Menteri Luhut: Indonesia Punya Pelobi di Amerika, tapi...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi). REUTERS/Beawiharta

    Presiden Joko Widodo (Jokowi). REUTERS/Beawiharta

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan mengatakan penggunaan pelobi atau lobbyist adalah sebuah praktek yang wajar dalam kehidupan politik di Amerika. Menurut dia, Indonesia juga punya pelobi di Amerika Serikta. Tapi pelobi itu bukan mewakili pemerintah RI melainkan para pebisnis yang memiliki kepentingan ekonomi di negara itu.

    "Itu memang sistem mereka. Lobbyist diiyakan dan hampir tiap negara punya pelobi. Di Asia, kalau tidak salah hanya Myanmar dan Indonesia yang tidak punya pelobi. Semua negara melobi untuk kepentingan masing-masing," kata Luhut pada Tempo di Jakarta, Sabtu, 7 November 2015.

    Luhut mengatakan pelobi-pelobi itu memang sengaja dibayar untuk menjamin terciptanya kepentingan negara tertentu. Ia mencontohkan, ada pelobi yang merupakan mantan pejabat dari Partai Republik atau Partai Demokrat. Mereka dibayar sesuai kepentingan atau tujuan yang ditetapkan negara pembayar. "Tujuan lobi ya membela kepentingan politik negara tertentu," katanya.

    Luhut memastikan Indonesia tidak punya pelobi. Tapi, banyak pengusaha asal Indonesia yang menggunakan jasa pelobi agar kepentingan ekonominya terjamin. "Misalnya dia berbisnis apa, untuk melindungi tujuannya, kepentingan perusahaan, pakai lobbyst," katanya. Ia menegaskan untuk level pemerintah, Indonesia tidak punya pelobi.

    Terkait kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat, Luhut menegaskan Indonesia sejak awal tidak pernah menggunakan pelobi. "Harus dipisahkan antara lobi dan kunjungan kenegaraan. Itu dua hal yang berbeda. Pelobi mungkin digunakan oleh pebisnis asal Indonesia tapi tidak untuk kunjungan kenegaraan," katanya. Ia menegaskan kunjungan Jokowi ke Amerika adalah tindak lanjut dari undangan Obama. Menurut dia, Obama sudah mengundang Jokowi sejak November tahun lalu.

    Senada dengan Luhut, Duta Besar RI di Amerika Serikat Budi Bowoleksono mengatakan pemerintah RI tidak pernah menggunakan lobbyist. "Meski lobbyist merupakan bagian dari kehidupan politik di Amerika, Indonesia tidak pernah menggunakan pelobi," katanya melalui siaran pers.

    Dalam situs New Mandala, disebutkan bahwa Indonesia meminta bantuan sebuah konsultan public relation asal Singapura agar pertemuan antara Presiden Jokowi dan Presiden Obama dapat terealisasi. Konsultan asal Singapura itu kemudian membayar US$80 ribu pada pihak ketiga atau lobbyist yang memfasilitasi pertemuan Jokowi dan Obama.

    Konsultan PR asal Singapura yang berperan dalam pertemuan tersebut adalah Pereira International PTE LTD. Konsultan itu membuat kontrak dengan Perusahaan PR di Las Vegas, R&R Patners Inc, dengan bayaran senilai 80 ribu dolar AS. R&R Patners bertugas mengomunikasikan kepentingan RI ke AS yang fokusnya, antara lain, masalah keamanan, perdagangan, ekonomi.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RAPBN 2020, Ada 20 Persen untuk Pendidikan, 5 untuk Pendidikan

    Dalam RAPBN 2020, pembangunan Indonesia akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut besaran dan sasaran yang ingin dicapai.