Jusuf Kalla Tak Menyangkal Ada Gaduh di Kabinet Kerja  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 2 November 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma

    Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 2 November 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menyangkal iklim dan suasana antarmenteri dalam Kabinet Kerja gaduh. Kegaduhan itu disebabkan masing-masing menteri selalu berpolemik dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. "Ya, jadi seperti itulah jangan gaduh," kata Kalla, di kantornya, Selasa, 3 November 2015.

    Menurut Jusuf Kalla, "Iklim di dalam sendiri baik, tapi di luar kadang pura-pura baik." Kalla enggan menyebut siapa menteri yang sering membuat gaduh. Yang pasti, Kalla mendukung upaya Presiden Joko Widodo yang mempersilakan para menteri untuk menyampaikan pendapat sebelum aturan disahkan.

    Sebelumnya, dalam rapat kabinet paripurna Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk patuh terhadap hasil rapat kabinet. Jokowi memperingatkan mereka untuk tidak mengeluarkan aturan di luar kesepakatan rapat.

    "Setiap peraturan menteri ataupun surat edaran menteri yang berkaitan dengan rakyat itu agar dibahas dalam rapat kabinet, rapat terbatas sehingga semua menteri tahu apa yang akan dikeluarkan oleh kementerian lain," ujar Jokowi.

    Jokowi juga mengingatkan menterinya memberi dukungan pada hasil rapat kabinet. Caranya, kata Presiden, dengan menyampaikan pendapat setuju atau tak setuju di dalam rapat. "Jangan sampai sudah diputuskan dalam rapat, di luar masih ada yang berbunyi tidak setuju," kata Jokowi.

    Apabila tak sepakat, Presiden melanjutkan, bisa langsung disampaikan kepadanya saat rapat. Jokowi sangat terbuka terhadap masukan. "Tapi, sekali sudah diputuskan dalam rapat, baik rapat terbatas maupun kabinet, semua menteri harus memberikan dukungan penuh tanpa protes," ujarnya.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.