Kasus Pasar Turi, Risma: Jangankan Tersangka, Mati Saya Rela  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menjawab pertanyaan awak media seusai bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 14 April 2015. Rapat tersebut membahas mengenai penyelesaian pembangunan Pasar Turi, pembangunan jalan pendamping (frontage road) di Jalan Ahmad Yani Surabaya, soal izin merek Usaha Kecil Menengah, dan Badan Penyelenggara jaminan sosial Ketenagakerjaan. TEMPO/Imam Sukamto

    Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menjawab pertanyaan awak media seusai bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 14 April 2015. Rapat tersebut membahas mengenai penyelesaian pembangunan Pasar Turi, pembangunan jalan pendamping (frontage road) di Jalan Ahmad Yani Surabaya, soal izin merek Usaha Kecil Menengah, dan Badan Penyelenggara jaminan sosial Ketenagakerjaan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Surabaya - Calon inkumben untuk Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mengaku heran dengan munculnya pernyataan kalau dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pasar Turi Surabaya. Dia merasa tidak pernah melakukan pelanggaran selama menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.

    Atas alasan itulah Risma menyatakan tidak pernah gentar kalaupun benar ditetapkan tersangka. “Jangankan hanya tersangka, mati pun saya rela demi warga Kota Surabaya,” kata Risma di hadapan ratusan kader PDIP Kota Surabaya di Gedung Wanita Jalan Kalibokor Surabaya, Jumat 23 Oktober 2015.

    Menurut Risma, dalam kasus Pasar Turi dirinya hanya berniat melindungi pedagang kecil. Mereka disebutnya korban kebakaran dan ingin melanjutkan berjualan dengan baik. Namun, karena banyaknya pungutan akhirnya banyak yang menolak masuk ke gedung baru yang dibangun pengembang PT Gala Bumiperkasa.

    “Kalau tidak ada masalah pasti ingin masuk semuanya,” ujarnya.

    Risma menjelaskan, dalam kontrak antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pengembang, tidak ada kewajiban membongkar Tempat Penampungan Sementara (TPS). Yang wajib justru developer membuat TPS untuk menampung pedagang.

    Namun, akhirnya dirinya dilaporkan ke Polda Jawa Timur karena dianggap membiarkan. “Hasilnya, tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa kami bersalah dan melanggar,” kata dia.

    Risma menambahkan bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan itu, karena kontraknya itu sebenarnya antara pedagang dengan investor, sehingga namanya itu tidak tercantum dalam kontrak itu. “Terus sekarang dikait-kaitkan bagaimana?” kata dia.

    Kuasa hukum Risma, Soetijo Boesono telah memastikan bahwa kliennya belum berstatus tersangka. Kepastian didapatnya setelah meminta konfirmasi dari Polda Jawa Timur. “Saya juga heran kok tiba-tiba muncul tersangka, padahal hasil gelar perkaranya saja belum keluar,” kata dia saat mendampingi Risma di Kalibokor Surabaya.

    Soetijo juga memastikan bahwa langkah yang dilakukan oleh Risma untuk tidak membongkar TPS sudah benar. Alasannya, TPS itu merupakan aset pemerintah sehingga harus juga mendapatkan persetujuan DPRD. “Jadi, apabila klien saya dituduh melakukan pembiaran terus ditetapkan tersangka, maka tunjukkan pada saya buktinya,” kata dia.

    MOHAMMAD SYARRAFAH

    Baca juga:
    Dewie Limpo Terjerat Suap: Inilah 7 Fakta Mencengangkan
    Skandal Suap: Terkuak, Ini Cara Dewie Limpo Bujuk Menteri


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.