TEMPO Interaktif, Jakarta:Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk membahas nasib Djoko Edhi Sutrisno Abdurachman, anggota dari Fraksi PAN yang mengikuti kunjungan ke Mesir, berlangsung alot. Sampai pukul 23.20 wib, Rabu (21/12) ini, pengurus masih belum memberikan pernyataan tentang hasil rapat yang dimulai sejak pukul 20.00 wib itu.Rapat dipimpin oleh Sekjen PAN Zulkifli Hasan didampingi Ketua Fraksi PAN DPR RI Abdullah Toha dan anggota DPR Patrialis Akbar. Ketua Umum PAN Sutrisno BAchir tidak ada dalam rapat yang berlangsung di kantor pusat DPP PAN Jjaln Tebet Timur Raya No. 23 Jakarta Selatan karena sedang di Tasikmalaya, Jawa Barat.Saat wartawan diijinkan masuk ke ruangan rapat selama lima menit beberapa saat lalu, Djoko Edhi SA tidak tampak di ruangan. "Pak Joko tidak ada karena rapat ini membahas tentang keputusan mengenai nasibnya,"kata Patrialis Akbar.Sementara itu Wakil Sekjen PAN Agung Mozin menyatakan rapat akan tetap mengambil keputusan penting meski tanpa kehadiran Ketua Umum. Beberapa saat lagi direncanakan Sekjen PAN Zulkifli Hasan akan memberikan keterangan pers tentang hasil rapat ini.Jojo Raharjo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
6 jam lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
11 jam lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
13 jam lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo
2 hari lalu
Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo
Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
5 hari lalu
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
