Pemerintah Belum Tanggapi Tuntutan Pelurusan Sejarah Papua
Kamis, 15 Desember 2005 10:20 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Departemen Dalam Negeri belum mau berkomentar soal tuntutan anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Papua untuk berdialog tentang sejarah provinsi paling timur Indonesia itu."Sabtu (17/12) saja, kami berikan komentar," ujar Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Departemen Dalam Negeri, Sudarsono Hardjosoekarto, ketika dihubungi Tempo, Kamis (15/12).Anggota DPD Papua Ferdianda Ibo Yatipay bersama anggota seasalnya lainnya berencana menemui Presiden Yudhoyono dan Menteri Dalam Negeri. Pertemuan dengan para pejabat itu, menurut Yatipay, penting terkait dengan pelurusan sejarah bergabungnya Papua ke Indonesia pada 1969. Beberapa kalangan menilai banyak hal yang perlu diluruskan tentang Penentuan Pendapat Rakyat itu. Selain temuan peneliti Belanda, Profesor Drooglever bulan lalu, salah seorang anggota Senat Amerika Serikat juga masih melihat ada masalah pada proses integrasi ini."Jika mereka ingin berdialog dengan kami. Nanti Sabtu saja, di kantor, saya akan memberikan keterangan," ujar Sudarsono. Raden Rachmadi
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Pakar Sebut Inisiatif Panglima TNI Ubah Istilah KKB Jadi OPM Tidak Memilki Arti
22 jam lalu
Pakar Sebut Inisiatif Panglima TNI Ubah Istilah KKB Jadi OPM Tidak Memilki Arti
Perubahan istilah KKB menjadi OPM justru berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di Papua
