SAVE ADLUN: Bukan ke Polantas, Titip Denda Tilang ke Bank!  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Adlun Fiqri. Facebook.com

    Adlun Fiqri. Facebook.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Brigadir Jenderal Agus Rianto pernah mengatakan dugaan penyuapan terhadap anggota Kepolisian Lalu Lintas (Polantas) seperti yang tersebar melalui YouTube tidak benar adanya.

    Rekaman video dugaan penyuapan itu sebelumnya diunggah oleh Adlun Fiqri Pramadhani dengan judul "Kelakuan Polisi Minta Suap di Ternate". Gara-gara video tersebut Adlun ditahan oleh Kepolisian Daerah Mauluku karena diduga mencemarkan nama baik intitusi kepolisian, termasuk Polres Ternate.

    ADLUN DIBEBASKAN

    Kenapa Adlun, Unggah Video Polisi Penilang, Jadi Tersangka?
    Save Adlun, Polri: Itu Bukan Suap tapi Titip Uang

    Menurut Kepolisian, tindakan mahasiswa Universitas Khairun, Kota Ternate Selatan, tersebut digolongkan dalam perbuatan pencemaran nama baik. Karena itu, penyidik Kepolisian menjerat Adlun dengan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    Penangkapan Adlun memantik reaksi dan simpati masyarakat terhadap Aldun, sehingga muncul gerakan #SaveAdlunFiqri di media sosial yang mendorong kepolisian untuk melepaskan Adlun pada Sabtu, 3 Oktober 2015, pukul 09.00. Menurut pengacara Adlun, penahanan kliennya ditangguhkan.

    Agus menegaskan uang yang diserahkan oleh pengemudi yang diduga melanggar aturan lalu lintas kepada polantas bukan suap. "Itu bukan suap, orang itu (yang dalam video) menitip uang denda sidang karena tilang. Kalau dibilang suap, ya salah dong," kata Agus di Markas Besar Polri, Jumat, 2 Oktober 2015.

    TRAGEDI BOCAH DALAM KARDUS

    Putri Kalideres Dibunuh: Siapa Si Kurus Bersweter Abu-abu?
    Putri Kalideres Dibunuh: Jejak 3 Pria dan Kardus Cokelat

    Namun pernyataan Agus yang juga jenderal berbintang satu itu bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama aturan dalam Pasal 30.

    Menurut Pasal 30 PP Nomor 80 Tahun 2012, pembayaran uang denda tilang pelanggaran lalu lintas dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. "Atau dapat dilakukan saat pemberian surat tilang dengan cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah," demikian bunyi pasal tersebut.

    Sesuai aturan tersebut, pembayaran uang denda setelah adanya putusan pengadilan dilakukan jika pelanggar atau kuasanya menghadiri persidangan. Besar pembayaran uang denda harus sesuai dengan putusan pengadilan. Menurut UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas, denda maksimal Rp 500 ribu.

    LARISSA HUDA | BC

    GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965

    G30S 1965: Ini Alasan Amerika  Mengincar Sukarno


    EKSKLUSIF G30S: Sebelum Didor Aidit Minta Rokok ke Eksekutor
    EKSKLUSIF: Kisah Kolonel TNI Tembak Leher Ketua CC PKI Aidit


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kawhi Leonard Angkat Toronto Raptors Menjadi Juara NBA 2019

    Toronto Raptors, dimotori oleh Kawhi Leonard, mengalahkan Golden State Warrior dengan skor 114-100 di Oracle Arena, kandang Stephen Curry dan tim.