Setahun DPR di Bawah Setya Novanto, Kinerja Legislasi Buruk

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Setya Novanto dan arlojinya. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Ketua DPR Setya Novanto dan arlojinya. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, Kamis, 1 Oktober 2015, tepat satu tahun pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. Kinerja satu tahun DPR periode kali ini masih menyisakan banyak target yang tidak tercapai.

    Ketua DPR Setya Novanto mengakui kinerja legislasi rendah dalam satu tahun pertama masa jabatannya. Namun, ia mengklaim, fungsi anggaran dan pengawasan telah berjalan dengan baik.

    "Fungsi anggaran sudah dilakukan secara baik dan sudah lakukan pengawasan secara baik. Tinggal fungsi legislasi kita tuntaskan agar RUU itu bisa terus dijalankan," ujar Setya di Kompleks Parlemen, Senayan.

    Setya memberi penghargaan kepada rekan-rekan sesama anggota Dewan karena telah bekerja baik. "Saya terima kasih ke anggota DPR, telah berkorban untuk bangsa dan negara, dan kerja sama dengan pemerintah akan terus kita tingkatkan demi ekonomi lebih baik," ujar politikus Partai Golkar ini.

    Kinerja legislasi DPR periode 2014-2019 memang tergolong buruk. Dalam setahun masa jabatan, dari 37 Program Legislasi Nasional Prioritas 2015, tak satu pun yang telah disahkan DPR. Baru tiga RUU yang mulai diharmonisasi di Badan Legislasi DPR. Sedangkan tiga undang-undang yang telah disahkan adalah hasil periode sebelumnya, yaitu dua perpu (Perpu Pilkada dan Perpu Pimpinan KPK) serta revisi UU MD3.

    Bila dibidangkan dengan kinerja legislasi DPR periode 2009-2014, ada 70 Prolegnas Prioritas 2010 yang terdiri atas 36 RUU inisiatif DPR dan 34 RUU inisiatif pemerintah. Hingga satu tahun DPR pada 1 Oktober 2010, ada 14 UU yang dihasilkan DPR sepanjang tahun tersebut, beberapa di antaranya pengesahan Undang-undang dari warisan periode sebelumnya.

    INDRI MAULIDAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.