DPR Serang Kapolri Soal Mutasi Budi Waseso  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala BNN Budi Waseso (kanan) dan Kabareskrim Anang Iskandar (kiri) mengacungkan jempol saat pelantikan kepala BNN di Aula Gedung BNN di Jakarta, 8 September 2015. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Kepala BNN Budi Waseso (kanan) dan Kabareskrim Anang Iskandar (kiri) mengacungkan jempol saat pelantikan kepala BNN di Aula Gedung BNN di Jakarta, 8 September 2015. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat langsung melontarkan pertanyaan terkait dengan mutasi jabatan Komisaris Jenderal Budi Waseso menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Mereka mempertanyakan alasan pencopotan Waseso di tengah pengusutan kasus korupsi yang dilakukan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri.

    "Apa yang terjadi dalam pergantian jabatan di Polri itu luar biasa. Indikasi kegaduhan bukan di Polri dan DPR, tapi dari Istana sendiri," kata anggota Komisi Hukum dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo, saat rapat kerja dengan Polri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September 2015. (Lihat Video Pernyataan Kontroversial Budi Waseso, Kabareskrim: Saya Tidak Meneror Hanya Mengingatkan, Sempat Bikin Heboh Kasus Budi Waseso Ini Tidak Berlanjut Ke Pengadilan)

    Bambang menilai pencopotan Waseso tak lain karena desakan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tak ingin penyelidikan pengadaan crane di PT Pelabuhan Indonesia II dilanjutkan. Musababnya, beberapa kali Presiden dan Wakil Presiden memberi mandat kepada Kepolisian agar tak mengkriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

    "Dulu Istana minta Novel tak ditahan. Terakhir, lagi-lagi Istana menelepon Buwas mempertanyakan soal penggeledahan Pelindo," katanya.

    Kritik yang sama dilontarkan Junirmart Girsang dari PDI Perjuangan. Menurut dia, pemerintah tengah melemahkan Kepolisian. "Ada yang sebut anggota Polri yang gaduh mengganggu ekonomi. Padahal ekonomi harus dibangun," ujarnya.

    Aboe Bakar Al Habsyi dari Partai Keadilan Sejahtera mengatakan pencopotan Waseso penuh intrik. Ia yakin adanya intervensi dalam mutasi Polri meski telah melewati rapat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

    "Padahal kami bangga karena Polri lagi naik daun. Tapi mereka dicopot saat bongkar kasus," katanya. Aboe memuji kinerja Waseso selama enam bulan terakhir di Mabes Polri. "Kalau dilihat plus-minusnya, Waseso banyak plusnya. Kejadian ini banyak sandiwara."

    Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan khawatir kegaduhan mutasi di tubuh Bhayangkara menimbulkan trauma bagi para penyidik. "Apakah dengan begini Polri akan semakin tertutup dalam penindakan hukum?" ucapnya.

    Sebelum sesi tanya-jawab dibuka, Badrodin sempat menjelaskan alasan rotasi jabatan di lembaganya. Ia menilai pergantian personel telah melewati prosedur legal dan tanpa intervensi. "Mutasi dilakukan mempertimbangkan khususnya soal pengembangan karier. Mekanismenya telah dilakukan dengan petimbangan sidang Wanjakti," katanya.

    Kemarin, Budi Waseso resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kabareskrim. Ia bertukar posisi dengan Anang Iskandar sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Sejak diangkat pada Januari 2015, Waseso sempat membuat sejumlah gebrakan.

    Dia menetapkan sejumlah pemimpin KPK sebagai tersangka kasus-kasus lama. Terakhir, Waseso memimpin pengusutan kasus pengadaan crane di Pelindo II. Ia juga menggeledah ruangan Direktur Pelindo R.J. Lino di kantornya di Tanjung Priok. Setelah penggeledahan, Lino justru menelepon Menteri Badan Perencanaan Nasional Sofyan Djalil untuk menyelamatkannya dari kasus tersebut.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.