Diganti, Budi Waseso Diberitahu Jokowi Secara Lisan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kedua dari kiri) berjabat tangan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Anang Iskandar, usai memberikan sambutan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Istana Negara, Jakarta, 26 Juni 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo (kedua dari kiri) berjabat tangan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Anang Iskandar, usai memberikan sambutan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Istana Negara, Jakarta, 26 Juni 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso menilai Kepala Badan Nasional Narkotika Komjen Anang Iskandar mempunyai pengalaman luar biasa. Sehingga, ia optimistis Anang dapat menggantikan tugasnya sebagai Kabareskrim dengan baik.

    "Saya yakin beliau dapat menyelesaikan kasus-kasus dan PR," kata Budi Waseso saat dihubungi, Jumat, 4 September 2015.

    Waseso dimutasi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional. Dia akan digantikan oleh Kepala BNN Anang Iskandar. Langkah pertama, kata Waseso, ia akan berorientasi pada pembenahan internal. "Baru nanti saya melangkah ke tugas dan tanggung jawab saya yang lain," ujarnya.

    Mantan Kepala Polda Gorontalo itu telah mengetahui kabar pergantiannya secara lisan dari Jokowi. Namun ia belum mendapat salinan Telegram Rahasia atau surat Keputusan Presiden terkait pergantian jabatan itu. "Jadi sampai sekarang saya masih Kabareskrim," tutur Waseso.

    Budi Waseso juga belum mengetahui bagaimana prosedur serah terima jabatan dengan Anang. Kata dia, bisa saja Anang dilantik terlebih dahulu sebagai Kabareskrim. Soal waktu, ia pun mengaku belum mengetahui kapan pelantikan dilaksanakan. "Mana yang duluan saja, tidak ada masalah."

    Waseso menyatakan tak ada masalah dalam mutasi jabatannya. Ia menegaskan bisa bertugas di mana saja sesuai perintah Presiden Joko Widodo atau Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti.

    "Tugas saya di mana saja, Insya Allah saya kerjakan sebaik-baik mungkin," kata dia.

    DEWI SUCI RAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.