Pelantikan Komjen Anang Iskandar Dilakukan Pekan Depan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Anang Iskandar, termasuk dalam enam nama usulan calon Kapolri dari Kompolnas. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Anang Iskandar, termasuk dalam enam nama usulan calon Kapolri dari Kompolnas. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan mengatakan pelantikan Komisaris Jenderal Anang Iskandar menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri akan dilakukan pekan depan.

    "Pelantikan akan dilakukan pekan depan, tapi harinya saya belum tahu," katanya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat, 4 September 2015.

    Anang, yang sebelumnya kepala Badan Nasional Narkotika bertukar jabatan dengan Komisaris Jenderal Budi Waseso yang sebelumnya Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

    Anton mengatakan pergantian jabatan ini hal yang biasa terjadi. "Ini kebutuhan organisasi," kata Anton.

    Menurut Anton, pergantian jabatan ini karena keputusan Wanjakti. "Tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi," katanya.

    Anton pun mengatakan pergantian ini tidak hanya dilakukan kepada Budi Waseso dan Anang saja. Menurut Surat Keputusan Kapolri Kep/763/IX/2015 tertanggal 3 September 2015 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri serta Surat Telegram Nomor ST/1847/IX/2015 tertanggal 3 September 2015 tentang Mutasi Polri ada 70 orang polisi yang mengalami mutasi. Daftar dua teratas ada nama Budi Waseso dan Anang Iskandar.

    Selain nama Budi Waseso dan Anang, terdaftar pula nama Inspektur Jenderal Victor Edi Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim. Tertera dalam daftar itu bahwa Victor memasuki masa pensiun.

    Pergantian jabatan Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie yang sebelumnya sebagai Kapolda Bali juga ada. Dalam daftar itu tertulis bahwa Ronny beralih status menjadi pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM sebagai Direktur Jenderal Imigrasi.

    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.