Tugas Pokok Teten Masduki: Jadi Mata dan Telinga Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi ikut mendampingi Rieke Diah Pitaloka, Teten Masduki, dan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira (Kanan) di kereta Argo Parahyangan untuk berkampanye terbuka dalam Pilkada Jawa Barat 2013 di Bandung. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Jokowi ikut mendampingi Rieke Diah Pitaloka, Teten Masduki, dan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira (Kanan) di kereta Argo Parahyangan untuk berkampanye terbuka dalam Pilkada Jawa Barat 2013 di Bandung. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemerintahan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arteria Dahlan, mengapresiasi penunjukan Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Arteria yakin Teten mampu membenahi sistem kelola lembaga tersebut.

    "Dia figur yang paling pas karena sehari-sehari bersama Presiden, jadi tahu betul anatomi dan kebutuhan serta karakter Presiden Jokowi," kata Arteria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 2 September 2015.

    Presiden melantik Teten Masduki tadi pagi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 91/P/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan kantor kepala staf presiden. Teten terpilih dari beberapa nama calon yang sempat beredar, yaitu Johny Lumintang, Fachrur Rozy, dan Sri Adiningsih.

    Arteria mengatakan kehadiran Teten mampu membantu Jokowi untuk mengawal dan membuat kebijakan-kebijakan strategis. Arteria juga berharap Teten mampu memperbaiki komunikasi politik Presiden dengan lembaga lain agar program nasional berjalan. "Bagaimana menjadikan manfaat KSP bisa dirasakan umat, bukan golongan atau kelompok?" ujarnya.

    Teten memang bukan orang baru bagi Jokowi. Ia dekat dengan Jokowi sejak menjadi anggota tim kampanye pada pemilihan presiden tahun lalu. Terakhir, Teten menjadi staf khusus Sekretaris Kabinet. Meski demikian, Arteria meminta Teten tidak mengintervensi kebijakan prerogatif Presiden. "Ia harus bisa menjadi mata dan telinga Presiden tanpa mengintervensi kebebasan Jokowi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi," tutur Arteria.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.