Serahkan Hasil Seleksi Capim, Tim Pansel Tiba di Istana  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Pansel Supra Wimbarti (kiri), Yenti Garnasih (kedua kiri), Natalia Subagyo (kanan), dan Diani Sadiawati (kedua kanan) usai memberikan keterangan pers di sela seleksi tahap ketiga calon Pimpinan KPK di Jakarta, 27 Juli 2015. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Anggota Pansel Supra Wimbarti (kiri), Yenti Garnasih (kedua kiri), Natalia Subagyo (kanan), dan Diani Sadiawati (kedua kanan) usai memberikan keterangan pers di sela seleksi tahap ketiga calon Pimpinan KPK di Jakarta, 27 Juli 2015. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tiba di Istana sekitar pukul 09.45. Tim Pansel yang dipimpin Destry Damayanti langsung masuk Istana Merdeka untuk menyerahkan hasil seleksi capim KPK kepada Presiden Joko Widodo.

    Hasil seleksi capim KPK dibawa Yenti Garnasih dalam sebuah map putih. Destry belum dapat memastikan apakah hasil seleksi akan langsung diumumkan atau tidak.

    "Tergantung, kan, nanti kita lihat maunya Presiden. Kalau maunya langsung diumumkan, kita umumkan," kata Destry di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 1 September 2015. (Lihat video Delapan Capim KPK Ini Layak Dipertimbangkan, Kabareskrim: Saya Tidak Meneror Hanya Mengingatkan, YLBHI: Kabareskrim Intervensi Proses Seleksi Capim KPK)

    Semua anggota tim Pansel hadir di Istana untuk menemui Presiden. Saat menerima hasil seleksi, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan; dan Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

    Tim Pansel masih tutup mulut mengenai siapa saja capim yang diajukan ke Presiden. Ditanya mengenai latar belakang capim atau jenis capim, semua anggota tim Pansel enggan berkomentar. "Nanti saja, ya," ujar Destry.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.