Gaji PNS di Kementerian Kelautan Bakal Naik 100 Persen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, di atas KRI Barakuda-633, saat peledakan kapal nelayan asal Thailand di Selat Dempo, Kepri, 9 Februari 2015. ANTARA/Joko Sulistyo

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, di atas KRI Barakuda-633, saat peledakan kapal nelayan asal Thailand di Selat Dempo, Kepri, 9 Februari 2015. ANTARA/Joko Sulistyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan sedang memperjuangkan kenaikan gaji aparatur sipil negara di kantornya ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Gaji PNS diusulkan Susi naik 100 persen pada 2016.

    "Saya minta kenaikan untuk seluruh PNS di semua struktur," ujar Susi di kantornya, Senin, 31 Agustus 2015.

    Rencana ini, kata Susi, dilatarbelakangi pakta integritas anti korupsi yang diteken seluruh PNS KKP. Susi berharap rencana ini dapat memicu percepatan kinerja Kementerian, sehingga penyerapan anggaran guna optimalisasi program kerja bisa dilakukan.

    Saat ini ada tiga pengadaan yang diprioritaskan Kementerian, yakni pengadaan 5.000 kapal nelayan, kapal pengangkutan ikan, dan kapal patroli. Lalu pengadaan sistem rantai pendinginan ikan (cool chain) serta pengadaan 25 pabrik pakan guna mengurangi impor pakan ikan. "Anggarannya kan sudah naik 50 persen. Kami harap awal tahun depan sudah bisa beroperasi," kata Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja.

    Susi menekankan loyalitas pegawai dan pejabat untuk program ini. Sebab, sektor kelautan dan perikanan di bawah binaan KKP diharapkan dapat menambah pendapatan negara.

    Sayangnya, Susi tidak menjelaskan berapa anggaran yang dibutuhkan guna meningkatkan gaji. Dia hanya meminta pegawai juga lebih disiplin dan menyelaraskan ritme kerja setiap direktorat.
    "Saya tidak bisa kerja lambat," kata Susi.

    ROBBY IRFANY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.