TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan tak jelasnya kelanjutan proyek tol Semarang-Batang mengakibatkan tak jelasnya nasib rakyat pemilik lahan yang akan digunakan untuk jalur proyek tersebut. Sebab, pemilik lahan belum mendapatkan pembayaran ganti rugi. Di sisi lain, tanah milik mereka tidak boleh diolah.
“Betul-betul gak dibayar. Pemegang konsensinya gak siap. Kasihan rakyat karena gak terima duit, tanahnya diolah gak boleh,” kata Ganjar di Semarang, Kamis 20 Agustus 2015.
Ganjar mendorong agar BUMN bisa menggarap proyek tol Batang-Semarang. Ganjar mengaku sudah ada orang BUMN yang berkomunikasi dengan dirinya. “BUMN sudah ada yang mendekat saya, agar bisa mengerjakan tol Batang-Semarang,” kata Ganjar.
Ganjar menilai setelah investor dari swasta terbukti tak siap menggarap proyek tersebut maka sebaiknya segera diserahkan ke BUMN. “BUMN lebih jelas karena merah putih,” kata Ganjar Pranowo.
Proyek jalan tol Batang-Semarang hingga kini tak jelas penyelesainya. Pembebasan lahan juga belum kelar. Padahal, proyek ini bagian dari proyek tol Trans Jawa, termasuk jalur proyek Pemalang Batang dan tol Batang-Semarang. Proyek ini dikerjakan dua investor swasta yaitu PT Marga Setia Puritama dan PT Pemalang Batang Toll Road. Namun, pemerintah menganggap pengerjaan dua proyek tol itu tak menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Ganjar menyatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memang sudah memutus kontrak dengan investor swasta tersebut. “Karena pemegang konsesinya benar-benar tidak siap,” kata dia.
Proyek tol Semarang-Batang sudah direncanakan beberapa tahun lalu. Jalan tol Batang-Semarang rencananya akan dibangun dalam lima seksi yakni seksi pertama sepanjang 3,2 kilometer, seksi dua 36,3 kilometer, seksi tiga 11,0 kilometer, seksi empat 13,5 kilometer, dan seksi lima 10,9 kilometer.
Kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp 7,21 triliun untuk kegiatan konstruksi dengan total biaya pembebasan lahan senilai Rp 836 miliar. Ada sekitar 23 desa di Kabupaten Batang yang akan terkena pembebasan lahan.
ROFIUDDIN
