Kirab Bawa Simbol PKI, Sutiyoso: Luar Biasa Kebodohannya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Sutiyoso dihujani pertanyaan oleh awak media usai menghadiri sidang pelanggaran kampanye di luar jadwal di Pengadilan Negeri Semarang, (21/10). Tempo/Budi Purwanto

    Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Sutiyoso dihujani pertanyaan oleh awak media usai menghadiri sidang pelanggaran kampanye di luar jadwal di Pengadilan Negeri Semarang, (21/10). Tempo/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menyebut bodoh pembawa atribut Partai Komunis Indonesia dalam pawai perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-70 di Pamekasan, Jawa Timur. Dia juga geram lantaran aparat keamanan setempat kecolongan.

    "Menurut saya, itu luar biasa kebodohannya. Pembina divisi aparat juga. Mestinya dia tahulah bahwa atribut organisasi terlarang itu kan tak boleh ditampilkan," kata Sutiyoso di Istana Merdeka, Senin, 17 Agustus 2015. "Harusnya sudah dilakukan pemeriksaan."

    Sutiyoso berujar, meski Partai Komunis Indonesia merupakan bagian dari sejarah kemerdekaan, simbol-simbolnya yang berkaitan dengan partai palu-arit itu tak boleh ditampilkan. Musababnya, larangan menampilkan ajaran komunisme serta menunjukkan atribut PKI masih tercantum dalam perundang-undangan.

    Sebelumnya, Komandan Komando Distrik Militer 0826 Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Letnan Kolonel Mawardi menuturkan ada peserta kirab budaya dalam perayaan HUT kemerdekaan RI ke-70 yang membawa atribut bergambar palu-arit berwarna merah yang merupakan lambang PKI.

    Tak hanya gambar palu-arit yang terlarang, para peserta kirab juga membawa banner berisi foto-foto tokoh PKI, antara lain D.N. Aidit dan Letnan Kolonel Untung.

    Tidak hanya di Pamekasan, sketsa palu-arit juga digambar oleh tiga mahasiswa Universitas Jember di dinding kampusnya.

    REZA ADITYA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.