Tak Lagi Menteri, Tedjo Masih Penasaran dengan Hakim Sarpin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tedjo Edhy Purdijatno. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Tedjo Edhy Purdijatno. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan sudah merancang kegiatannya setelah lengser. "Saya akan banyak kumpul dengan anak, istri, dan cucu saya," katanya dalam acara serah terima jabatan di Kantor Kemenkopolhukam, Kamis, 13 Agustus 2015.

    Selain itu, ia juga akan terus melakukan sosialisasi kebangsaan, baik di tingkat kampus maupun organisasi kemasyarakatan. "Wawasan kebangsaan bela negara itu harus ada di Indonesia," katanya.

    Tedjo mengaku akan tetap membantu masalah-masalah yang belum selesai selama ia menjabat sebagai Menkopolhukam. Salah satunya kasus Komisi Yudisial versus hakim Sarpin. "Saya akan coba bicara dengan hakim Sarpin walau tidak lagi jadi Menkopolhukam," katanya.

    Tedjo digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan di jabatannya. Kegiatan serah terima jabatan berlangsung pukul 09.30-10.30 WIB.

    Beberapa pejabat negara seperti Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi terlihat hadir dalam acara itu.

    Kepada Luhut, Tedjo menyampaikan bahwa kementerian ini sangat dinamis. Ia juga mengucapkan selamat bertugas.

    Kepada seluruh staf kementerian dan pejabat serta petinggi kementerian dan lembaga lain, Tedjo mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang diberikan selama 10 bulan kurang 15 hari selama ia menjabat. "Terima kasih karena sudah bekerja maksimal dengan saya," kata Tedjo.


    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.