Ledakan di Makassar, Kapolri: Motifnya Bukan Teror  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Badrodin Haitu berbincang dengan ditemani Ketua umum MUI, Din Syamsuddin di Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 13 Mei 2015. Dalam pertemuan tersebut Badrodin Haiti berharap dapat bekerja sama dengan para ulama untuk mencegah dan memberantas praktek prostitusi. TEMPO/Imam Sukamto

    Kapolri Jenderal Badrodin Haitu berbincang dengan ditemani Ketua umum MUI, Din Syamsuddin di Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 13 Mei 2015. Dalam pertemuan tersebut Badrodin Haiti berharap dapat bekerja sama dengan para ulama untuk mencegah dan memberantas praktek prostitusi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengatakan motif ledakan yang terjadi di Makassar bukan teror. Badrodin juga memastikan ledakan tersebut berasal dari bom ikan yang dibuat oleh warga sekitar.

    "Hanya kecelakaan saja. Tidak ada hubungannya dengan teroris, muktamar, atau lainnya," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Agustus 2015. Sejak Senin, 3 Agustus 2015, di Makassar memang tengah dihelat Muktamar Muhammadiyah.

    Menurut Badrodin, ledakan tersebut berasal dari seorang ibu yang biasa membuat bom ikan untuk dijual ke nelayan setempat. Meski belum mengetahui secara detil kronologis kejadiannya, Badrodin menegaskan ledakan tersebut terjadi tanpa unsur kesengajaan.

    Tiga orang dikabarkan meninggal dunia terkena ledakan di Kompleks Puri Patte'ne Permai Blok C3 Nomor 11 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanayya, Makassar, Senin sore. Di antaranya Ramlah, 48 tahun; Sania, 36 tahun; dan H. Lolo, 55 tahun.

    Selain ketiga orang itu, ledakan tersebut juga menyebabkan sepuluh orang terluka. Mereka merupakan warga yang mengontrak rumah di lokasi kejadian. Satu unit rumah rusak berat dan sepuluh lainnya rusak ringan.

    DEWI SUCI RAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.