Ironis, Warga Sekitar Waduk Jatiluhur Kekurangan Air

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja menggunakan perahu untuk membersihkan sampah di bendungan Waduk Ir. H Djuanda, Jatiluhur, Jawa Barat, Jumat (29/6). Hingga saat ini 62 persen air baku yang diolah oleh PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dari Waduk Jatiluhur mencapai 5.600 hingga 5.800 liter per detik. Suplai air yang diterima dari waduk Jatilihur tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan di sebagian wilayah Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Pekerja menggunakan perahu untuk membersihkan sampah di bendungan Waduk Ir. H Djuanda, Jatiluhur, Jawa Barat, Jumat (29/6). Hingga saat ini 62 persen air baku yang diolah oleh PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dari Waduk Jatiluhur mencapai 5.600 hingga 5.800 liter per detik. Suplai air yang diterima dari waduk Jatilihur tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan di sebagian wilayah Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Purwakarta - Ribuan warga di sejumlah desa yang berada di dekat daerah aliran sungai Citarum dan waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat,  belum bisa menikmati air bersih. "Sangat ironis, sebab, setiap musim kemarau panjang mereka menderita," ujar Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, kepada Tempo Jumat, 31 Juli 2015.

    Semestinya, kata Dedi, warga yang berada di wilayah Kecamatan Maniis, Tegal Waru dan Sukasari itu tidak seharusnya mengalami kekurangan air bersih.

    Sebab, faktanya mereka berada di dua lumbung air yang selama ini memasok air baku buat dikonsumsi warga Jakarta dan mengairi 240 ribu hektare areal pesawahan yang berada di wilayah Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu.

    Dedi mengatakan, untuk membuat jaringan air bersih dengan cara memompa air baku permukaan sungai Citarum dan waduk Jatiluhur lalu mengolahnya menjadi air bersih buat didistribusikan ke warga di tiga kecamatan tersebut, diperlukan dana yang besar. "Taksiran kami sekitar 200 miliaran," Dedi menjelaskan.

    Ia mengaku tak sanggup kalau dana yang dialokasikan buat merealisasikan pembangunan rumah pompa modern, jaringan pipanisasi dan infrastuktur pengolah air bersihnya itu harus ditanggung semuanya oleh APBD kabupaten. "Kami membutuhkan bantuan dana dari pemerintah pusat dan provinsi buat mendampingi dana APBD yang terbatas," Dedi menyampaikan permohonan.

    Biaya yang besar diperlukan karena lokasi geografis desa-desa yang berada di ketiga kecamatan tersebut berada di lokasi perbukitan dan pegunungan, satu kecamatan yakni Sukasari yang memiliki delapa desa lokasinya bahkan berada di seberang danau Jatiluhur.

    Salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Sukasari, Husen, mengaku sangat kecewa dengan pemerintah pusat dan provinsi yang selama ini membiarkan nasib mereka. "Sejak dibangun dan dioperasikan waduk Jatiluhur periode 60-70-an lalu, nasib kami nyaris dilupakan," katanya.

    Padahal, warga Kecamatan Sukasari, sudah berkorban harta, tenaga dan lahannya demi pembangunan waduk Jatiluhur yang menjadi sumber air pertanian di wilayah pantai utara Jawa Barat, air bersih dan indusrtri warga Jakarta dan sekitarnya serta pembangkit listrik interkoneksi Jawa-Bali tersebut. "Semestinya kami mendapatkan prioritas fasilitas air bersih, tapi nyatanya sampai sekarang tak pernah diperhatikan," Husen mengimbuhkan.

    Ia berujar, gara-gara tak ada fasilitas jaringan air bersih, selama musim kemarau warga harus rela mengambil dan memikul air di tubir waduk Jatiluhur yang jaraknya berkilo-kilo meter dengan menggunakan jerigen.

    NANANG SUTISNA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.