Cerita Said Aqil: Ini Beda Umat Islam Indonesia dengan Timur Tengah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

    Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

    TEMPO.COJakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menegaskan, Islam Nusantara bukanlah ajaran atau sekte baru dalam agama dengan jumlah pengikut terbesar kedua di dunia tersebut. "Islam Nusantara itu bukanlah ajaran baru atau mazhab baru dalam Islam, tapi ini adalah pandangan umat Islam Indonesia yang melekat dengan budaya Nusantara," kata Said setelah diskusi “Strategi Mewujudkan Indonesia tanpa Pelanggaran HAM” di Restoran Haropa, Jakarta, Rabu, 29 Juli 2015.

    Said menjelaskan, umat Islam yang berada di Indonesia sangat dekat dengan budaya di tempat mereka tinggal, dan inilah yang menjadi landasan munculnya konsep Islam Nusantara. "Ini juga yang membedakan kita dengan saudara kita di Timur Tengah," ucap Said.

    Menurut dia, konsep tersebut menggambarkan umat Islam Indonesia yang menyatu dengan budaya hasil kreasi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. (Baca: Jokowi Bicara Soal Beda Islam di Indonesia dan Timur Tengah)

    "Kita harus menyatu dengan budaya itu, selama budaya itu baik dan tidak bertentangan. Itu semakin membuat indah Islam. Kita tidak boleh menentang atau melawannya, terkecuali budaya yang bertentangan dengan syariat, seperti melakukan zina, berjudi, mabuk, dan lainnya," tutur Said. (Baca: FEATURE: Islam Nusantara di Tengah Kita)

    Ketika ditanya, apakah dia tidak khawatir perkembangan konsep tersebut pada masa mendatang akan berubah menjadi sekte ajaran baru dalam Islam, Said mengatakan tidak khawatir dan yakin para ulama akan selalu ada untuk mencegah hal tersebut. "Tidaklah, saya yakin para ulama akan ada untuk mencegah hal tersebut. Sudah banyak juga tulisan mengenai ini, jadi bisa dikatakan ini ada panduannya," ujar Said.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.