Sidak Menteri Yasonna ke LP Bogor: 1 Kamar 50 Orang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkumham Yasonna Laoly menemui awak media dalam keterangan pers kepengurusan DPP Golkar di Kantor Kemenkumham, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Menkumham Yasonna Laoly menemui awak media dalam keterangan pers kepengurusan DPP Golkar di Kantor Kemenkumham, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tiba-tiba inspeksi mendadak ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bogor atau LP Paledang. Yasonna mengajak Ketua Komnas HAM Nurkholis pada Rabu, 29 Juli 2015. Di situ, Yasonna menemukan sejumlah hal, kondisi penjara yang sumpek, berjejal dan membuat penghuninya sulit tidur dan susah memperoleh air bersih.

    Ketua Komnas HAM Nurkholis saat memberikan keterangan pers di LPPaledang Bogor, Rabu malam, menyebutkan hal itu terjadi karena kondisi LP sudah berlebih dari kapasitas, yang seharusnya untuk 634 orang kini dihuni 1.039 orang.

    "Pengamatan fisik yang kami lakukan, kondisi LP Kelas II Bogor ini sudah over capacity. Yang harusnya satu kamar berkapasitas lima orang tapi diisi 50 orang, tidurpun berdempetan, ada kamar yang juga kekeruangan air," kata Nurkholis usai melakukan sidak.

    Nurkholis mengatakan, ada tiga lokasi yang didatangi oleh Komnas HAM bersama Menkumham, satu lokasi penaling, terdapat kamar nomor enam yang kapasitasnya untuk lima orang tetapi diisi 18 orang.

    Kemudian di ruang tahanan dan napi, terdapat ruangan A7 dengan kapasitas lima orang, tapi fakta di lapangan diisi oleh 30 orang. Ruang tahanan A8 berkapasitas lima orang juga diisi sebanyak 31 orang.
    "Jadi kondisinya sumpek karena penuh, harusnya empat orang diisi sampai 17 orang," katanya.

    Begitu juga di Blok Narkoba kamar 1B, kapasitas seharusnya untuk delapan orang diisi oleh 50 orang, kemudian kamar 3B berkapasitas sembilan orang diisi 50 orang. Di kamas 3B terdiri atas narapidana narkoba sebanyak 31 orang dan kemudian pidana umum lainnya 19 orang.

    Kondisi serupa juga terjadi di kamar 5B untuk tahanan narkoba, kapasitas lima orang diisi 53 orang, kemudian di blok rehabilitasi. Dan di blok khusus wanita yang berkapasitas 18 orang diisi 85 orang.

    Sementara itu, di masing-masing ruang tahanan hanya ada satu kamar mandi yang harusnya ditempati lima orang tetapi harus melayani penghuni satu kamar sebanyak 50 orang, tentu ini tidak cukup.

    Nurkholis menyebutkan, kedatangan Komnas HAM ke LP Paledang untuk melihat langsung standar pemenuhan hak-hak dasar dari warga binaan Kemenkum HAM seperti apa, karena, warga binaan tersebut harus menjalani pidana, dikurangi hak-haknya, seperti tidak bisa dipilih, interaksi dengan masyarakat dibatasi, makan dibatasi, termasuk komunikasi. "Tetapi ada hak-hak dasar yang tidak boleh dikurangi, salah satunya seperti bisa tidur layak, mendapatkan pembinaan, dan bisa beribadah," katanya.

    Ia menyebutkan, standar minimun tahanan di LP Kelas II Bogor yang dikenal dengan LP Paledang terutama ruangan tidak terpenuhi, terutama sarana yang lain jauh belum memadai, adanya kekurangan air, dan susah tidur. "Perlu ada upaya terobosan dari Kemenkum HAM, misalnya pemberian garasi bagi pengguna narkoba, sehingga mereka tidak ditempatkan di LP tetapi di rehabilitasi," katanya.

    Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yosanna Laoly mengatakan, kondisi over capacity di Lembaga Pemasyarakat tidak hanya terjadi di Kota Bogor saja, tetapi hampir semua LP di seluruh Indonesia. Bahkan kondisi LP Bogor jauh lebih baik dibanding di Riau, Labuhan Deli dan Bekasi.

    "Tetapi kunjungan kita di sini untuk melihat langsung kondisinya, dan mencarikan solusinya. Jangan sampai kita orang Kemenkum HAM tetapi melanggar HAM. Oleh karena itu, kita mengajak Komnas HAM melihat langsung kondisi LP di Indonesia, salah satunya Bogor," kata Menteri.

    Menteri mengatakan, ada banyak solusi yang akan dilakukan dalam menghadapi kondisi LPdi Indonesia yang kelebihan kapasitas, salah satunya pemberian garasi kepada pengguna narkoba, karena hampir 50 persen penghuni LP adalah pengguna narkoba.

    "Harus ada terobosan kreatif soal ini, harus ada kolaborasi keadilan, yang menempati LP orang yang dihukum seberat-beratnya. Pengguna narkoba direhabilitasi, ini bisa mengurangi kapasitas yang berlebih di LP," katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.