Rusuh Tolikara, Begini Prinsip Jurnalisme Damai  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Papua menjual koran sambil membaca berita tentang situasi di Tolikara. Mereka menjajakan koran di Terminal Kedatangan, Bandara Sentani, Jayapura, Senin 20 Juli 2015. TEMPO/Maria Hasugian

    Warga Papua menjual koran sambil membaca berita tentang situasi di Tolikara. Mereka menjajakan koran di Terminal Kedatangan, Bandara Sentani, Jayapura, Senin 20 Juli 2015. TEMPO/Maria Hasugian

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemberitaan media massa mengenai kerusuhan di Tolikara menjadi bahan diskusi ramai di masyarakat. Ada yang memuji, tak sedikit yang mengkritik.

    Peneliti media, Ignatius Haryanto, menegaskan media memang sebaiknya menerapkan prinsip jurnalisme damai dalam peliputan sebuah konflik.

    "Jurnalisme damai bukan hendak melunakkan peristiwa dan mengecilkan jumlah korban, tapi lebih dari itu. Misalnya menjelaskan sejarah pemicu konflik, dan dampak yang terjadi di masyarakat ketika keharmonisan sosial terganggu," kata Haryanto saat dihubungi Tempo, Selasa, 21 Juli 2015.

    Menulis soal konflik, kata mantan wartawan Tempo ini, tak berarti mengekspos pertikaian dari dua sisi. Peneliti dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan itu mengingatkan wartawan akan perlunya mengupas tuntas pemicu masalah sampai fokus pada apa dampak konflik tersebut buat masyarakat.

    Menerapkan jurnalisme damai, diakui Haryanto, bukan perkara gampang. "Wartawan harus rela menahan diri dan tidak mudah terprovokasi," katanya. Selain itu, wartawan juga wajib memverifikasi seluruh informasi yang beredar dari berbagai sumber. "Jangan percaya ke sumber pertama dan harus lihat dulu duduk perkaranya," kata dia.

    Untuk itu, Haryanto menyarankan wartawan terjun langsung ke lapangan untuk memahami perkara itu secara komprehensif. "Pertama, wartawan harus ke lapangan karena fakta (yang diperoleh langsung) seperti itu lebih jauh bisa dipertanggungjawabkan ketimbang info di media sosial," kata dia.

    Selain itu, Haryanto meminta wartawan memahami konteks konflik dari pangkalnya. "Misalnya, soal isu pelarangan ibadah di Papua, (wartawan harus paham-) kenapa bisa seperti itu, dan bagaimana riwayat pendatang di sana," kata dosen komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara itu.

    Haryanto juga mengatakan wartawan harus berhati-hati dalam pemilihan diksi berita. Salah diksi, media massa justru bisa jadi memperuncing konflik. "Cobalah proposional agar tak fokus pada matematika korban sebab kelompok minoritas selalu terintimidasi. Tampilkan fakta berbasis data, dan kutipan dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.