DPR Salah Ketik Pangkat Moeldoko, Sekjen: Ada yang Mau Iseng  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko (kanan) bersalaman dengan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo usai dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, 8 Juli 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko (kanan) bersalaman dengan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo usai dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, 8 Juli 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantuningtyastiti mengatakan pihaknya tak mungkin melayangkan surat yang salah ketik ke lembaga lain, terutama Istana. Sebelum surat ditandatangani pimpinan DPR, Win selalu mengecek keakuratan penulisan dalam layang tersebut. Ia yakin Istana tak menerima surat keputusan pemberhentian Panglima TNI yang memuat kesalahan penulisan pangkat Moeldoko.

    "Saya koreksi semua surat sebelum ditandatangani dan dikirim keluar. Saya juga sudah cek, mereka tidak terima surat yang salah," kata Win saat dihubungi Tempo, Sabtu, 11 Juli 2015.

    Sebelumnya beredar foto surat keputusan DPR tentang pemberhentian Panglima TNI Jenderal Moeldoko sekaligus penunjukkan penggantinya, Jenderal Gatot Nurmantyo. Dalam surat tersebut disebutkan "DPR menyetujui pemberhentian Marsekal TNI Moeldoko, S.IP, dari jabatan sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia". Padahal Moeldoko seharusnya berpangkat jenderal.

    Surat tersebut ditujukan kepada Presiden; pimpinan DPR;, pimpinan MPR; pimpinan DPD; Menteri Sekretaris Negara; Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan; Menteri Pertahanan; serta fraksi dan komisi di DPR. Layang itu ditandatangani Ketua DPR Setya Novanto tertanggal 3 Juli 2015 dengan cap DPR di atas tanda tangan.

    Mengetahui kekeliruan tersebut tersebar di media, Win langsung mengontak anggota staf Sekretariat Jenderal DPR dan para penerima surat tersebut. Menurut dia, bawahannya telah mengakui adanya kesalahan penulisan dalam surat keputusan tentang pemberhentian Moeldoko. Namun surat yang salah itu disisihkan dan tidak ditandatangani Ketua DPR Setya Novanto.

    "Anggota fraksi penerima surat juga mengaku mendapat surat dengan penulisan yang betul. Jadi tak ada masalah," kata Win.

    Sayangnya, surat-surat yang keliru itu tidak dilenyapkan. Win heran surat tersebut bisa keluar di media dengan tanda tangan Setya Novanto serta stempel DPR. Ia menganggap kejadian ini merupakan ulah oknum.

    "Saya anggap ada yang mau iseng ke saya, jadi seolah-olah nama saya buruk," katanya.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RAPBN 2020, Ada 20 Persen untuk Pendidikan, 5 untuk Pendidikan

    Dalam RAPBN 2020, pembangunan Indonesia akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut besaran dan sasaran yang ingin dicapai.