Masinton: Jokowi Harus Pecat Pratikno dan Andi Widjojanto

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masinton Pasaribu. TEMPO/Dasril Roszandi

    Masinton Pasaribu. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Mereka kerap melakukan kesalahan penulisan dan administrasi negara.

    Masinton menilai kesalahan terakhir yang dilakukan Pratikono dalam undangan pelantikan Kepala Badan Intelijen Negara dan Panglima Tentara Nasional Indonesia menandakan kinerja kedua pejabat tersebut tidak profesional. "Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada dua pejabat di lingkaran dalam Istana Negara tersebut, Mensesneg, dan Seskab layak diganti," kata Masinton saat dihubungi Tempo, Rabu, 8 Juli 2015.

    Kementerian Sekretariat Negara telah mengakui keteledorannya dalam menuliskan kepanjangan dari BIN. Pada undangan tertulis: "mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam pelantikan Kepala Badan Intelijen Nasional dan Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia pada Rabu 8 Juli 2015 pukul 12.45 di Istana Negara."

    Pejabat sekretaris negara tercatat beberapa kali melakukan salah ketik dan administrasi. Misalnya, Sekretaris Kabinet menerbitkan Perpres Nomor 35 Tahun 2015 tentang pemberian fasilitas down payment (DP) mobil bagi pejabat negara, yang kemudian dicabut kembali oleh Presiden.

    Ada juga salah memasukkan tempat lahir Sukarno dalam pidato Joko Widodo di Blitar. Akibatnya Jokowi mengatakan Sukarno lahir di Blitar, bukan di Surabaya. "Administrasi kenegaraan dan pemerintahan di dalam Istana tidak dikelola dengan baik secara profesional alias amburadul," kata Masinton.

    Menurut dia, seharusnya Menteri Sekretaris Negara membaca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan Peraturan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara. Selain itu, seharusnya mereka mengecek detail sebelum ditandatangani Presiden. "Administrasi yang dikelola Sesneg dan Seskab adalah vital, karena menyangkut marwah kelembagaan negara dan pemerintahan," kata anggota Komisi Hukum DPR ini.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.