Respons JK Soal Perombakan Kabinet

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, memimpin rapat terbatas membahas masalah pengungsi korban bencana alam serta masalah lumpur Lapindo bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 18 Juni 2015. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, memimpin rapat terbatas membahas masalah pengungsi korban bencana alam serta masalah lumpur Lapindo bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 18 Juni 2015. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    TEMPO.COJakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perombakan kabinet atau reshuffle tidak akan didasarkan pada masalah personal. Kinerja menteri-lah yang menjadi dasar utama dalam perombakan kabinet. 

    "‎Reshuffle itu agar kinerja pemerintah lebih baik," ucap JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2015. 

    Saat ditanya tentang penilaian terhadap kinerja para menterinya, JK  tak mau menjawab. "Tiap hari kau tanya ini, enggak bosan. Pokoknya yang sangat baik ada, cukup baik ada, yang perlu ditingkatkan juga ada."‎

    JK juga belum memastikan apakah perombakan kabinet dilakukan sebelum atau seusai Lebaran. Bahkan ia mengklaim, hingga saat ini, belum ada komunikasi dengan para partai pendukung. "Nantilah, memang di sini ada yang mau jadi menteri," ujarnya kepada wartawan. ‎

    Sebelumnya, Presiden J‎oko Widodo memastikan perombakan kabinet akan segera dilakukan. Hal itu disampaikan Jokowi ketika bertemu dengan bekas Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif.‎

    Tak hanya kepada Syafii, Jokowi juga mengutarakan niatnya itu kepada para ekonom. Ekonom dari Universitas Gadjah Mada yang juga hadir dalam pertemuan itu, Tony Prasetyantono, menuturkanJokowi sadar bahwa kinerja menteri ekonomi di kabinetnya tak sesuai dengan harapan. 

    Kepada para ekonom, kata Tony, Jokowi secara gamblang menyatakan ingin segera melakukan perubahan besar. "Kalau saat ini ada orang yang cocok, akan langsung saya lantik," ujar Tony menirukan ucapan Jokowi. ‎

    FAIZ NASHRILLAH‎


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.