ICW Beri Rapor Merah Plt Pimpinan KPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Badrodin Haiti (kedua kanan), berjabat tangan dengan Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua KPK Johan Budi (kiri), dan Indriyanto Seno Adjie, di Mabes Polri, Jakarta, 2 Mei 2015. Novel Baswedan mendapatkan penangguhan penahanan dengan jaminan kelima pimpinan KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Kapolri Badrodin Haiti (kedua kanan), berjabat tangan dengan Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua KPK Johan Budi (kiri), dan Indriyanto Seno Adjie, di Mabes Polri, Jakarta, 2 Mei 2015. Novel Baswedan mendapatkan penangguhan penahanan dengan jaminan kelima pimpinan KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Padang - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan rapor merah untuk pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kalau kami melihat, plt ini layak mendapat rapor merah," ujar Peneliti ICW Donal Fariz di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu 17 Juni 2015.

    Menurutnya, kepemimpinan Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki dinilai, melemahkan lembaga antirasuah ini. Misalnya adanya sejumlah kasus korupsi yang sedang ditangani KPK dilimpahkan ke kejaksaan. Seperti kasus Hambalang jilid II. "Seharusnya tetap ditangani KPK saja," ujarnya.

    Donal mengatakan, kekelahan beberapa kali preperadilan mesti dievaluasi. Meskipun beberapa keputusan hakim dinilai bermasalah. Namun, ini tak bisa dilepaskan dari pimpinan KPK.

    KPK juga dinilai lemah dalam membangun solidaritas lembaga. Sehingga internal mereka pecah. Seperti ada karangan bunga dari pegawai untuk pimpinan KPK. Selain itu, kata Donal, saat ini akses di lembaga itu juga sulit. Masyarakat sipil susah untuk menginjakkan kaki di gedung KPK.

    Lalu, saat ada undangan dari pegiat antikorupsi di Lembang, Bandung, yang akan menghadirkan dua ribuan peserta, KPK juga tidak datang. Padahal mereka sudah datang langsung dari Lembang untuk meminta kehadiran salah seorang pimpinan KPK.

    Begitu juga dengan kegiatan sekolah anti korupsi yang ada di Mataram. Namun, mereka menolak untuk hadir. "Kini akses ke dalam maupun ke luar sulit," ujarnya.

    Makanya, kata Donal, sejak awal ICW menolak kehadiran pelaksana tugas KPK. Sebab, dugaan ICW, masuknya pelaksana tugas akan melemahkan KPK. Apalagi adanya pernyataan Ruki yang mengatakan KPK butuh kewenangan mengangkat penyidik sendiri. Kewenangan itu bisa ada jika Undang-Undang KPK direvisi. "Ini mendesak untuk segera direvisi tahun ini," ucap Ruki melalui pesan singkatnya kemarin.

    ANDRI EL FARUQI



     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka yang Dianggap Layak Jadi Menteri, Tsamara Amany Disebut

    Nama-nama yang dianggap layak menjabat menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf kuat beredar di internal partai pendukung pasangan itu. Tsamara Amany disebut.