Kuota Elpiji Bersubsidi Yogya Ditambah 12 Persen  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pertamina memberikan label baru elpiji bersubsidi di kemasan gas 3Kg. TEMPO/Robby Irfani

    Pertamina memberikan label baru elpiji bersubsidi di kemasan gas 3Kg. TEMPO/Robby Irfani

    TEMPO.COYogyakarta - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Kota Yogyakarta menyatakan kebutuhan harian elpiji ukuran 3 kilogram atau elpiji melon akan ditambah 12 persen selama Ramadan ini. "Untuk mencegah kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat pengecer," ujar Suyana, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Yogyakarta, kepada Tempo, Minggu, 14 Juni 2015.

    Angka penambahan itu dihitung berdasarkan kebutuhan elpiji di Kota Yogyakarta, yang penyaluran per harinya mencapai 19-20 ribu tabung. "Seusai Ramadan, kuota harian akan dinormalkan kembali," ucap Suyana.

    Tahun ini, Kota Yogyakarta mendapat tambahan kuota elpiji melon dari PT Pertamina sebanyak 7,5 persen, sehingga menjadi 6,3 juta tabung dari sebelumnya 5,7 juta tabung. Elpiji itu disalurkan melalui 12 agen dan 600 pangkalan di seluruh kecamatan.

    Dari pantauan Tempo, beberapa hari mendekati awal puasa yang jatuh 18 Juni nanti, sejumlah pengecer mengakui sudah tidak mengalami kelangkaan stok.

    Pemilik warung di Kecamatan Keraton, Sumiyati, menuturkan, dalam sepekan pengambilan elpiji dari pangkalan, kuotanya sudah bisa maksimal seratus tabung. Jatah pengecer bisa diambil tiga kali, yakni 25 tabung, 25 tabung, dan 50 tabung."Tapi harganya masih tinggi, Rp 19 ribu per tabung, karena harga pasarannya segitu," katanya.

    Sudarno, pengelola pangkalan PT Mitravera di Mantrigawen, berujar, menjelang Ramadan, stok dari agen masih tak menentu kedatangannya. "Jumlahnya sekali kirim tak sampai seratus tabung, padahal pengecer banyak sekali yang ambil," ucapnya.

    Meski demikian, dia mengaku tak berani memainkan harga eceran. Di depan halaman pangkalannya pun diberi pengumuman, harga Rp 15.500, karena dari agen Rp 14.500. 
    "Kamie enggak tahu pengecer menjualnya tetap tinggi," tuturnya.

    Menanggapi hal itu, Suyana mengatakan memang tak bisa mengintervensi lebih jauh soal harga yang dipatok pengecer melebihi harga imbauan wajar, yakni Rp 17.500 atau 18 ribu. "Belum ada cara yang lebih tegas untuk menertibkan pengecer," ucapnya. 

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.