Tuduhan Ijazah Bodong Menteri Arief, Apa Reaksi Istana?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memberikan keterangan di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 15 Januari 2015. Andi mengatakan Presiden Joko Widodo berencana mengumumkan opsi yang akan diambil atas Budi Gunawan pada malam ini. Tempo/Aditia Noviansyah

    Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memberikan keterangan di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 15 Januari 2015. Andi mengatakan Presiden Joko Widodo berencana mengumumkan opsi yang akan diambil atas Budi Gunawan pada malam ini. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -  Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto enggan menanggapi isu ijazah bodong yang diduga dimiliki salah satu menteri Kabinet Kerja. Nama Menteri Pariwisata Arief Yahya disebut-sebut sebagai salah satu alumnus University of Berkley.

    "Belum bisa menanggapi, harus ada tanggapan dari Kementerian Pariwisata dulu," kata Andi di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 3 Juni 2015.

    Andi mengatakan Istana baru akan berkomentar setelah masalah ini terkonfirmasi langsung oleh Arief.

    Rektor University of Berkley Liartha S. Kembaren mengakui Arief Yahya sebagai salah satu alumnus lembaga yang dia pimpin. Arief, kata Liartha, mengikuti program doctor of philosophy (PhD) pada bidang manajemen.

    Menurut Liartha, saat itu Arief masih menjabat Direktur Utama PT Telkomsel. Sebelum bergabung dengan Kabinet Kerja, Arief memang pernah memimpin perusahaan telekomunikasi tersebut pada 2002-2013.

    University of Berkley membuka cabang di Jakarta melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Internasional Indonesia (LMII). Liartha adalah rektor universitas itu sekaligus Ketua LMII.

    Dalam situs resminya, LMII mempublikasikan daftar alumnus yang meraih gelar PhD dari kampus tersebut. Sejumlah nama beken terdapat dalam daftar tersebut, seperti Arief Yahya; anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kamarudin Watubun dan Lili Asdjudiredja; mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Hadiman; serta mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Alexander Bambang Riatmodjo.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.