Di KPK, Presdir BCA Bantah Kenal Hadi Poernomo

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama PT Bank BCA Jahja Setiaatmadja berjalan meinggalkan gedung KPK usai penuhi panggilan KPK di jakarta, 22 Mei 2015. Jahja diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan PT BCA, Tbk tahun pajak 1999. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Direktur Utama PT Bank BCA Jahja Setiaatmadja berjalan meinggalkan gedung KPK usai penuhi panggilan KPK di jakarta, 22 Mei 2015. Jahja diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan PT BCA, Tbk tahun pajak 1999. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Direktur PT Bank Central Asia Jahja Setiaadmadja membantah mengenal Hadi Poernomo, bekas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang kini menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi. Jahja mengatakan perusahaannya sudah menempuh prosedur yang benar soal keberatan membayar pajak--yang kemudian dikabulkan Hadi sehingga BCA tak membayar Rp 375 miliar ke negara pada 2004.

    "Saya diperiksa soal Hadi Poernomo, intinya kami sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku soal keberatan pajak," kata Jahja di KPK, Jumat, 22 Mei 2015. Jahja baru keluar dari gedung KPK pukul 20.30 Wib. Mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan jam Rolex di tangan kirinya, ia cuma tersenyum saat ditanya soal dugaan kongkalikong antara BCA dan Hadi.

    Jahja juga mengaku tak kenal Hadi. Hingga akhirnya dia masuk ke mobil Toyota Alphard Vellfire B-1475-SKS yang membawanya pergi, Jahja tak bicara apapun ihwal dugaan kongkalikong itu.

    Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan Jahja diperiksa dengan status sebagai saksi untuk Hadi Poernomo, terkait kasus dugaan korupsi dalam pengabulan keberatan pajak BCA.

    "Penyidik perlu mengonfirmasi beberapa hal yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan BCA dan tersangka HP (Hadi Poernomo)," kata Priharsa di kantornya, Jumat, 22 Mei 2015.

    Pada 2004 itu, Hadi diduga mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA melalui nota dinas bernomor ND-192/PJ/2004/ pada 17 Juni 2004. Nota dinas yang dikeluarkan mendadak tersebut menganulir penolakan keberatan Direktorat Pajak Penghasilan yang saat itu dipimpin Sumihar Petrus Tambunan.

    MUHAMAD RIZKI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.