Provinsi Banten Kucurkan Dana Bansos Rp 130,25 Miliar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mak Onah, 90 tahun dirumahnya di Kampung Ciburial, Ngamprah, Padalarang, Bandung, 5 Desember 2014. Mak Onak, warga miskin yang tidak miliki kartu PSKS. PSKS adalah program pemberian bantuan dana simpanan dari Pemerintah dalam rangka membangun keluarga produktif untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat miskin. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Mak Onah, 90 tahun dirumahnya di Kampung Ciburial, Ngamprah, Padalarang, Bandung, 5 Desember 2014. Mak Onak, warga miskin yang tidak miliki kartu PSKS. PSKS adalah program pemberian bantuan dana simpanan dari Pemerintah dalam rangka membangun keluarga produktif untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat miskin. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Serang - Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp 130,25 miliar untuk dana bantuan sosial. “Anggaran tersebut dibagi dalam tujuh kelompok bantuan yang telah diprogramkan oleh pemerintah,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nandy Mulya, Selasa, 19 Mei 2015.

    Menurut dia, dana tersebut dicairkan secara bertahap untuk program rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang masuk dalam program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) pada tahun anggaran 2015 sebanyak 30.000 orang dengan total anggaran sebesar Rp 110,25 miliar.

    Nandy mengatakan pencairan jaminan sosial yang bersumber dari APBD Banten 2015 tahap pertama disalurkan pada bulan April. “Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada 2015 masing-masing rumah tangga sasaran (RTS) akan menerima Rp 2.250.000, naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 1.500.000,” katanya.

    Kelompok kedua, yaitu Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), dengan jumlah penerima 1.200 orang. Masing-masing lansia dapat Rp 3 juta dengan total anggaran sebesar Rp 3.66 miliar.

    Jaminan Sosial Orang dengan Kecacatan (JS ODK) diikuti sebanyak 400 orang, masing-masing mendapat Rp 3,6 juta, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.44 miliar,

    Selain itu, untuk rumah tangga tidak layak huni (RTLH) atau bedah rumah bagi 904 orang, masing-masing mendapat Rp 15 juta dengan total anggaran sebesar Rp 12.75 miliar. Kemudian, untuk bantuan bagi lima panti rehabilitasi, seperti narkoba dan rehabilitasi mental, dengan total anggaran sebesar Rp 400 juta.

    Selanjutnya, bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak sebesar Rp 1 miliar serta bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) program keluarga harapan sebesar Rp 750 juta.

    Menurut Nandy, untuk mengoptimalkan dana bantuan tersebut, pihaknya mengajak masyarakat ikut berperan aktif mengawasi agar penerima bantuan tepat sasaran. “Salah satunya, terkait data. Masyarakat yang belum terdaftar agar secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau perangkat desa setempat,” katanya.

    WASI’UL ULUM



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.