Pemerintah Tetap Tolak Usulan Revisi UU Pilkada  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi tahap kelima dengan walikota seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jabar, 20 Februari 2015. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi tahap kelima dengan walikota seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jabar, 20 Februari 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.COJakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan menolak usulan Dewan Perwakilan Rakyat yang ingin merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Usulan revisi itu dianggap tidak relevan dan akan merembet ke semua substansi dalam UU Pilkada.

    "Saya kira, kalau dibuka kesempatan untuk merevisi UU Pilkada, pasti tidak hanya di tiga poin saja, pasti akan merembet ke yang lain," ucap Tjahjo di Istana Negara, Senin, 18 Mei 2015. "Ini yang dikhawatirkan oleh KPU akan mengganggu tahapan-tahapan pilkada serentak."

    Terkait dengan sengketa dua partai yang terancam tak mengikuti pilkada, Tjahjo mengatakan pemerintah tetap ingin menggunakan peraturan KPU. "Kan, sudah ada mekanismenya oleh KPU, jadi pakai itu saja," ujarnya.

    Tjahjo menuturkan pemerintah saat ini hanya fokus pada pencairan anggaran pilkada. "Konsentrasi kami hanya anggaran pilkada yang diharapkan tercukupi, tapi masih belum sinkron dengan anggaran yang diajukan oleh KPU di daerah," ucapnya.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka yang Dianggap Layak Jadi Menteri, Tsamara Amany Disebut

    Nama-nama yang dianggap layak menjabat menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf kuat beredar di internal partai pendukung pasangan itu. Tsamara Amany disebut.