JK: Pemerintah Tak Ikut Campur Sabda Raja  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia VI di Bangsal Pagelaran, Keraton Yogyakarta, 9 Februari 2015. TEMPO/Suryo Wibowo

    Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia VI di Bangsal Pagelaran, Keraton Yogyakarta, 9 Februari 2015. TEMPO/Suryo Wibowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah Indonesia tak akan ikut campur dalam perkara Sabda Raja yang berkaitan dengan takhta Keraton Yogyakarta.

    "Itu urusan keluarga Keraton. Kami tak mau ikut campur," ujar Jusuf Kalla singkat di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Sabtu, 9 Mei 2015.

    Diberitakan sebelumnya, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 30 April lalu mengeluarkan Sabda Raja yang berisi beberapa perubahan di Kesultanan Yogyakarta. Di antaranya pengubahan nama Buwono menjadi Bawono serta penghapusan gelar Khalifatullah pada nama Raja Yogyakarta.

    Lalu, pada tanggal 5 Mei lalu, Sultan kembali bersabda dengan mengganti nama putri pertamanya, Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Keluarnya sabda itu kemudian memicu konflik karena dianggap telah menabrak aturan baku Keraton yang sudah ada turun-temurun.

    Salah satu yang menarik perhatian adalah penggantian nama putri Sultan. Perubahan nama ini diduga menjadi pintu masuk Sultan untuk menjadikan GKR Pembayun sebagai penerus takhta. Padahal, dalam sejarah Kerajaan Islam, termasuk Keraton Yogyakarta, tak ada raja perempuan.

    Jusuf Kalla menyerahkan masalah itu sepenuhnya kepada Keraton untuk diselesaikan. Menurut dia, pemerintah tak perlu terlibat dalam masalah internal Keraton.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.