Budi Waseso: Prinsip Menangani Perkara Adalah Jujur dan Adil  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Budi Waseso, menjadi salah satu nama calon Kapolri.  Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menjaring enam komisaris jenderal yang akan diajukan menjadi pengganti Budi Gunawan, yang tidak kunjung dilantik sebagai Kapolri. ANTARA/M Agung Rajasa

    Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Budi Waseso, menjadi salah satu nama calon Kapolri. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menjaring enam komisaris jenderal yang akan diajukan menjadi pengganti Budi Gunawan, yang tidak kunjung dilantik sebagai Kapolri. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Budi Waseso menolak tuduhan dirinya kerap berselisih paham dengan Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti terkait dengan kasus yang melibatkan pimpinan dan penyidik KPK.

    Menurut Budi Waseso, dirinya dan Badrodin hanya berbeda dari segi penanganannya saja. "Saya kan menangani dari sisi penegakan hukum," katanya kepada wartawan seusai pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Senin, 4 Mei 2015.

    Budi Waseso mengatakan, prinsipnya dalam menangani semua perkara adalah jujur dan adil. Jika ada perbedaan pendapat, dengan Kapolri sekalipun, katanya, tidak membuat dia serta-merta menghentikan penegakan hukum yang dilakukannya.

    Kasus terbaru adalah rencana Bareskrim memeriksa sejumlah penyidik KPK. Anak buah Komjen Budi Waseso sudah mengirim surat panggilan kepada KPK. Pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang atas penetapan tersangka Budi Gunawan.

    Pimpinan KPK keberatan dengan rencana itu. Protes bermunculan. Jenderal Badrodin yang tidak mengetahui rencana tersebut akhirnya meminta dihentikan. "Saya perintahkan untuk menghentikan, bukan ditunda," katanya di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin, 4 Mei 2015.

    Menurut Badrodin, pemeriksaan tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Artinya, dugaan tersebut bisa benar atau sebaliknya. Selain itu, dalam kesepakatannya, penyelidikan yang terkait dengan elemen KPK harus dihentikan.

    "Sudah saya sampaikan ke jajaran Reskrim, kalau mau mengambil langkah kepada elemen KPK, harus seizin Kapolri," ujar orang nomor satu di Mabes Polri ini.

    YOLANDA RYAN ARMINDYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.