Ketua DPR Akan Kibarkan Bendera Aceh, Sekretaris Mencegah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bendera Aceh berlambang bulan sabit. ANTARA/Ampelsa

    Bendera Aceh berlambang bulan sabit. ANTARA/Ampelsa

    TEMPO.COBanda Aceh – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)  Abdullah Saleh berencana mengibarkan bendera Aceh berlambang bulan bintang di depan gedung parlemen, Senin, 4 Mei 2015. Tapi keinginan Abdullah dicegah Sekretaris Dewan Hamid Zein. 

    Abdullah memang baru saja menerima bendera tersebut dari Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin. YARA meminta bendera itu langsung dikibarkan karena DPR Aceh menganggap telah sah. Bersama beberapa aktivis YARA, Abdullah menuju halaman gedung parlemen. Di depan gedung wakil rakyat itu, memang ada dua tiang bendera, satu untuk merah putih dan lainnya masih kosong. 

    Saat mereka hendak mengibarkan bendera Aceh, Hamid Zain mendekat. Dia meminta Abdullah dan Safaruddin tidak mengibarkan bendera di depan gedung. Alasannya, bendera tersebut belum disahkan Kementerian Dalam Negeri. “Bendera ini kami terima, tapi jangan dikibarkan dulu. Di sini tanggung jawab saya, termasuk pengibaran bendera. Jadi bendera ini kami simpan dulu,” kata Hamid. 

    Dicegah Sekretaris Dewan, Abdullah pun batal mengibarkan bendera tersebut. “Karena di sini menjadi tanggung jawab Anda, ini (bendera) saya serahkan kepada Anda,” ucap Abdullah sambil berupaya mengalungkan bendera itu ke leher Hamid Zein. 

    Namun Hamid Zein menghindar dan tidak mau menerima bendera tersebut. Abdullah kemudian menitipkan bendera itu di meja kerja Ketua DPR Aceh. ”Mengingat Ketua DPRA tidak berada di tempat, saya menitipkan bendera tersebut di meja kerja beliau,” tutur Abdullah. 

    Polemik bendera Aceh telah lama terjadi. Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah dan DPR Aceh segera mengubah qanun bendera dan lambang Aceh. Pemerintah menilai bendera Aceh mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. 

    Warga Banda Aceh, Muhammad Ali, menilai banyak hal yang lebih penting untuk diurus oleh pemerintah Aceh ketimbang sekadar mempolemikkan bendera Aceh dengan pemerintah pusat. “Sejahterakan dulu rakyat, bendera urusan nanti,” katanya. 

    Warga Banda Aceh lain, Mai Sarah, berujar, banyak warga yang mengidamkan bendera bulan bintang disahkan menjadi bendera Aceh. Buktinya, dulu banyak warga berdemo untuk meminta pusat setuju dengan bendera itu. “Soal polemik yang muncul, saya tak paham. Baiknya dipendam dulu sibuk-sibuk soal bendera, fokus untuk pekerjaan pro-rakyat lainnya," ucapnya.

    ADI WARSIDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Keunggulan Bahan Bakar Campuran Biodiesel B30 Saat Uji Coba

    Biodiesel B30 akan diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Desember 2019. Ini hasil B30 yang berbahan solar campur minyak kelapa sawit.