Buruh vs Pengusaha, JK: Jika Sama-sama Keras Kepala, maka...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, berfoto dengan para buruh dari sejumlah serikat saat peringatan Hari Buruh Internasional di Silang Monas, Jakarta, 1 Mei 2015. Tempo/Dian triyuli handoko

    Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, berfoto dengan para buruh dari sejumlah serikat saat peringatan Hari Buruh Internasional di Silang Monas, Jakarta, 1 Mei 2015. Tempo/Dian triyuli handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengklaim bahwa buruh di Indonesia sudah mendapatkan fasilitas yang layak. Tidak hanya gaji, katanya, para pekerja juga mendapatkan beberapa jaminan sosial kesehatan dan pendidikan gratis.

    "Dapat beras miskin, perumahan, dan jaminan sosial seperti pensiunan," kata JK usai meninjau posko nasional pemantauan Hari Buruh di Mabes Polri, Jumat, 1 Mei 2015. ‎‎Bahkan JK mengklaim banyak buruh yang mendapat gaji di atas upah minimum provinsi.

    Ditanya tentang tuntutan penghapusan tenaga alih daya atau outsourcing, JK mengatakan ‎hal itu diatur bertahap. Yang penting saat ini tersedianya lapangan kerja. Sebabnya, pemerintah tak hanya memikirkan buruh, tapi angkatan kerja yang belum terserap.

    Apalagi kata JK, setiap tahun ada sekitar dua hingga tiga juta pencari kerja baru. "Kalau sama-sama keras kepala, akhirnya lapangan pekerjaan tak akan tersedia," ucap JK.

    Kepolisian Daerah Metro Jaya memperkirakan lebih dari 100 ribu buruh dari berbagai daerah datang ke Jakarta. Sebanyak 14.404 personel gabungan disiapkan, yang terdiri atas 5.217 personel dari Polda Metro Jaya, 6.689 personel dari Polres, 1.597 personel dari Mabes Polri, 300 personel dari Mabes TNI, dan 601 personel dari Pemda DKI.

    Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono mengatakan pengamanan dilakukan secara estafet mulai dari daerah buruh berasal seperti Bogor, Purwakarta, dan Cikampek. Kepolisian setempat akan mengawal buruh yang bergerak ke Jakarta sampai daerah perbatasan wilayah Polda Metro Jaya.


    FAIZ NASHRILLAH‎


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.