Tiga Lapas Baru di Nusakambangan Buat Menampung Koruptor

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Meskipun belum over kapasitas, menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan hak asasi manusia, Mardjaman , pemerintah saat ini tengah membangun tiga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) baru di Nusakambangan, Jawa Tengah.Tiga Lapas tersebut, menurut Mardjaman, merupakan Lapas terbuka, Lapas narkotika dan Lapas super maximum security. "Untuk Super Maximum Security kami membuat sistem cluster dan menurut rencana akan dibuat 4 cluster,"ujarnya. Setiap cluster akan dibangun tembok keliling. "Saat ini yang selesai baru satu blok,"kata Mardjaman.Pembangunan itu, menurut Mardjaman adalah langkah untuk mengantisipasi ledakan isi Lapas. "Jadi kalau terpaksa cluster yang sudah jadi bisa kami operasionalkan,"ujarnya.Rehabilitasi tersebut ditujukan agar daya tampung mencapai 500 sedangkan untuk saat Lapas di Nusakambangan yang terisi rata-rata 200-300. Jumlah tersebut belum masuk kategori over kapasitas. Apalagi rencana Menteri Hukum dan hak asasi manusia, saat awal menjabat akan mengirimkan koruptor ke Nusakambangan. Saat ini banyak koruptor yang tengah diadili. Jika rencana itu dilaksanakan Nusakambangan akan cepat penuh.Untuk daerah-daerah yang kapasitas Lapasnya sudah melebihi daya tampung, menurut Mardjaman, juga akan dilakukan pembangunan lembaga baru dan penambahan kapasitas. Mardjaman mencontohkan untuk Lapas yang akan ditambah kapasitasnya adalah di Medan dan Cipinang. Lapas Cipinang akan dibagi menjadi tiga ; narkotika, biasa dan rumah tahanan. Untuk saat, ini Lapas Cipinang kapasitasnya adalah 1.789 dengan adanya pemecahan tersebut, menurut Mardjaman, kapasitasnya akan mencapai 3 ribu. Demikian juga halnya dengan Salemba yang kapasitasnya akan ditingkatkan menjadi 2 ribu. "Untuk tahun ini diharapkan selesai separuhnya,"katanya.Riska S. Handayani

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.