TEMPO.CO, Banyuwangi - Menteri Kordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan pemerintah akan membangun sepuluh politeknik kelautan dalam lima tahun. Pembangunan politeknik tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah menjadikan Indonesia poros maritim dunia. "Sumber daya manusia itu komponen yang tak bisa ditinggalkan," kata Indroyono di Banyuwangi, Jumat, 6 Maret 2015.
Indroyono datang ke Banyuwangi untuk menghadiri acara bertajuk Akselerasi Sertifikasi Kompetensi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi. Menurut Indroyono, pemerintah daerah boleh mengusulkan pendirian politeknik asalkan mampu menyediakan lahan minimal 10 hektare.
Sepuluh politeknik kelautan tersebut, menurut Indroyono, akan dikembangkan dengan standar internasional. Tujuannya, lulusan politeknik itu nantinya mampu bersaing secara global. Pemerintah juga menyiapkan 20 dari 150 sekolah menengah kejuruan (SMK) kelautan yang ada untuk menjadi sekolah berstandar internasional. "Akan dipilih SMK dari Sabang sampai Merauke," katanya.
Pemerintah, Indroyono menambahkan, sedang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan agar ijazah lulusan SMK kelautan bisa diagunkan ke perbankan. Dengan demikian, siswa SMK yang baru lulus bisa mendapat modal untuk berwirausaha.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Suseno Sukoyono menjelaskan, pemerintah siap menggelontorkan Rp 1,5 triliun untuk mendirikan sepuluh politeknik itu. "Satu politeknik anggarannya Rp 150 miliar," katanya.
Tahun ini, pemerintah siap membangun tiga politeknik kelautan masing-masing di Bone, Kupang, dan Karawang. Sedangkan politeknik di Banyuwangi baru akan dibangun pada 2016.
IKA NINGTYAS
