YLKI Minta BPOM Terbuka Investigasi Kalbe Farma  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PT. Kalbe Farma Tbk. ANTARA/HO-Ari

    PT. Kalbe Farma Tbk. ANTARA/HO-Ari

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir mendesak Badan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terbuka dalam melakukan investigasi terhadap PT Kalbe Farma Tbk. Husna juga meminta investigasi dilakukan dengan cepat agar tidak ada kebingungan di masyarakat.

    Husna mengatakan investigasi BPOM pertama-tama harus berfokus pada bagaimana obat Kalbe Farma dibuat. Kemudian proses uji mutu dan distribusi ke masyarakat. "Uji mutu yang paling vital," kata Husna saat dihubungi, Senin, 23 Februari 2015.

    Menurut Husna, di proses uji mutu inilah obat dites apakah layak dipasarkan atau tidak, sehingga jika ada obat gagal seharusnya tidak keluar dari pabrik. BPOM juga harus memastikan Kalbe Farma sudah menarik semua obat bermasalah dari pasaran. "Jangan sampai masih ada obat yang digunakan oleh fasilitas kesehatan."

    “Kalbe bisa saja mengklaim sudah menarik semua obat di pasaran,” ujar Husna. "Tapi Badan POM mesti cek ulang untuk keamanan konsumen. 

    Kalbe menyatakan sudah menarik 10.972 ampul Buvanest dari total produksi 13.092 ampul. Penarikan dilakukan setelah dua pasien di Rumah Sakit Siloam Karawaci meninggal setelah disuntik Buvanest. BPOM menyatakan obat yang disuntikkan bukan Buvanest, melainkan asam tranexamat.

    Husna menilai langkah pemerintah menghentikan produksi obat bermasalah tersebut sudah tepat. Sebab, menurut Husna, langkah ini bisa mencegah terjadinya kesalahan lain. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menginstruksikan penghentian produksi obat berjenis anestesi itu di Kalbe.

    Lewat langkah tersebut, Husna menambahkan, pemerintah mencegah terjadinya kelalaian yang berulang dalam proses produksi. "Jadi tidak ada kecolongan lagi," katanya.

    SYAILENDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.