Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

29 Taipan Sawit Kuasai Lahan Hampir Setengah Pulau Jawa  

image-gnews
Perkebunan kelapa sawit. ANTARA/Zabur Karuru
Perkebunan kelapa sawit. ANTARA/Zabur Karuru
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 25 grup perusahaan kelapa sawit menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare atau hampir setengah Pulau Jawa yang luasnya 128.297 kilometer persegi. Dari 5,1 juta hektare (51.000 kilometer persegi), sebanyak 3,1 juta hektare telah ditanami sawit dan sisanya belum ditanami. Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sekitar 10 juta hektare.

“Kelompok perusahaan itu dikendalikan 29 taipan yang perusahaan induknya terdaftar di bursa efek, baik di Indonesia dan luar negeri,” kata Direktur Program Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, Rahmawati Retno Winarni, Jumat, 13 Februari 2015. Lembaga TuK dan Profundo merilis hasil riset dengan judul "Kendali Taipan atas Grup Perusahaan Kelapa Sawit di Indonesia".

Penelitian yang dilakukan sejak tahun lalu itu mendapatkan data bahwa kekayaan total mereka pada 2013 sebesar US$ 71,5 miliar atau Rp 922,3 triliun. Angka konservatif ini diperoleh dari kajian yang dibuat Forbes dan Jakarta Globe. Sebagian besar kekayaan tersebut didapat dari bisnis perkebunan sawit, dan beberapa bisnis lainnya.

Menurut Rahmawati Retno Winarni atau Wiwin, pemilihan 25 grup bisnis sawit terbesar itu didasari data dari laporan tahunan, website perusahaan, kajian Thomson dan Bloomberg, serta lembaga lainnya. Ada 11 perusahaan yang terdaftar di bursa efek di Jakarta, lalu 6 di bursa efek Singapura, 3 di Kuala Lumpur, dan satu perusahaan di bursa efek London.

Namun perusahaan terbuka tersebut, kata Wiwin, tidak sungguh-sungguh dimiliki publik, karena taipan adalah pemegang saham yang dominan, dengan penguasaan 20-80 persen saham. “Kepemilikan saham dilakukan melalui ‘perusahaan cangkang’ di negara-negara ramah pajak,” kata dia.

Siapa para taipan–yang dalam bahasa Jepang artinya tuan besar–yang menguasai kelompok perusahaan sawit itu? Mereka adalah Grup Wilmar (dimiliki Martua Sitorus dkk), Sinar Mas (Eka Tjipta Widjaja), Raja Garuda Mas (Sukanto Tanoto), Batu Kawan (Lee Oi Hian asal Malaysia), Salim (Anthoni Salim), Jardine Matheson  (Henry Kaswick, Skotlandia), Genting  (Lim Kok Thay, Malaysia), Sampoerna (Putera Sampoerna), Surya Dumai (Martias dan Ciliandra Fangiono), dan Provident Agro (Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Uno).

Lalu Grup Anglo-Eastern (Lim Siew Kim, Malaysia), Austindo (George Tahija), Bakrie  (Aburizal Bakrie), BW Plantation-Rajawali (Peter Sondakh), Darmex Agro (Surya Darmadi), DSN (TP Rachmat dan Benny Subianto), Gozco (Tjandra Gozali), Harita (Lim Hariyanto Sarwono), IOI (Lee Shin Cheng, Malaysia), Kencana Agri (Henry Maknawi), Musim Mas (Bachtiar Karim), Sungai Budi (Widarto dan Santosa Winata), Tanjung Lingga (Abdul Rasyid), Tiga Pilar Sejahtera (Priyo Hadi, Stefanus Joko, dan Budhi Istanto), dan Triputra (TP Rachmat dan Benny Subianto).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di antara mereka, kelompok perusahaan yang paling besar memiliki lahan sawit adalah Grup Sinar Mas, Grup Salim, Grup Jardine Matheson, Grup Wilmar, dan Grup Surya Dumai. Riset yang dilakukan TuK Indonesia dan Profundo menemukan bahwa ke-25 kelompok perusahaan ini menguasai 62 persen lahan sawit di Kalimantan (terluas di Kalimantan Barat, diikuti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur). Kemudian 32 persen di Sumatera (terluas di Riau diikuti Sumatera Selatan), 4 persen di Sulawesi, dan 2 persen di Papua.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Tanah Air memang besar-besaran. “Dalam 5 tahun pertumbuhannya 35 persen,” kata Jan Willem van Gelder, Direktur Profundo, lembaga riset ekonomi yang berkedudukan di Amsterdam. Pada 2008, luas perkebunan sawit sebanyak 7,4 juta hektare dan saat ini mencapai 10 juta hektare. “Rata-rata setahun pertambahannya 520.000 hektare atau seluas Pulau Bali.”

Direktur Eksekutif TuK Indonesia, Norman Jiwan, menjelaskan ekspansi dalam skala yang luar biasa tersebut menciptakan masalah lingkungan dan sosial yang serius. Hal itu dimulai dari  konversi sejumlah besar hutan yang berharga, terancam punahnya habitat spesies yang dilindungi, dan emisi gas rumah kaca karena pengembangan lahan gambut.

Belum lagi, banyak masyarakat kehilangan akses terhadap tanah yang sangat penting untuk hidupnya. "Padahal tanah itu bagian dari kelangsungan hidup, hak hukum atau adat selama beberapa generasi," kata Norman. Selain itu, konflik lahan sering kali terjadi antara warga dengan pengelola perkebunan.

UNTUNG WIDYANTO


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Eks Bupati Langkat Divonis Bebas, Ini 7 Fakta Kasus Kerangkeng Manusia

12 hari lalu

Gestur Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 4 Juli 2022. Terbit diperiksa sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Polda Sumatera Utara dalam perkara pidana umum setelah terjaring OTT KPK dalam kasus dugaan suap terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.TEMPO/Imam Sukamto
Eks Bupati Langkat Divonis Bebas, Ini 7 Fakta Kasus Kerangkeng Manusia

Hakim menyatakan Terbit Rencana Perangin Angin tidak terbukti bersalah dalam kasus kerangkeng manusia tersebut


Terkini Bisnis: Jokowi Setujui Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa Digabung dengan BPDPKS, Cerita Dampak Banjir Tekstil Impor Cina Bagi Perajin Lokal

14 hari lalu

Presiden Jokowi Widodo menyiram pohon Kelapa Sawit usai ditanamnya di kebun kelapa sawit di Desa Kota Tengah, Kabupaten Serdang, Sumatera Utara, 27 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH
Terkini Bisnis: Jokowi Setujui Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa Digabung dengan BPDPKS, Cerita Dampak Banjir Tekstil Impor Cina Bagi Perajin Lokal

Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa Jokowi menyetujui pembentukan badan pengelolaan kakao dan kelapa digabung dengan BPDPKS.


Jokowi Gabungkan Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa dengan Sawit

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik  PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG dengan total investasi senilai Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Gabungkan Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa dengan Sawit

Jokowi menyetujui pembentukan badan kakao dan kelapa digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).


Jokowi Panggil Airlangga hingga AHY Bahas Pengelolaan Sawit

15 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Nikkei Forum 29th Future of Asia, Tokyo, Jumat (24/5/2024). ANTARA/Juwita Trisna Rahayu
Jokowi Panggil Airlangga hingga AHY Bahas Pengelolaan Sawit

Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menggelar rapat internal mengenai pengelolaan sawit di Istana Kepresidenan


Manfaat Biodiesel dalam Pengembangan Energi Hijau

20 hari lalu

Petugas mengisi bahan bakar B30 pada kendaraan saat peluncuran B30 di kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6) Pemerintah melakukan uji coba penggunaan Bahan Bakar campuran Biodiesel 30% (B30) pada bahan bakar solar kendaraan bermesin diesel. Tempo/Tony Hartawan
Manfaat Biodiesel dalam Pengembangan Energi Hijau

Biodiesel memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada transformasi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan di masa depan.


Kejaksaan Agung Sita Dua Perusahaan Milik Raja Timah Bangka Tamron, Petani Sawit Demo

51 hari lalu

Petani kelapa sawit Bangka Tengah dan Bangka Selatan demo  di Gedung Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Senin, 3 Juni 2024, usai kejagung menyita dan memblokir rekening perusahaan sawit milik tersangka kasus timah Tamron alias Aon. TEMPO/Servio Maranda
Kejaksaan Agung Sita Dua Perusahaan Milik Raja Timah Bangka Tamron, Petani Sawit Demo

Kejaksaan Agung telah menyita dan memblokir rekening perusahaan perkebunan kelapa sawit CV Mutiara Alam Lestari (MAL) dan Mutiara Hijau Lestari (MHL).


Diserang, Polisi Tembak Mati Pencuri Kelapa Sawit

52 hari lalu

Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Erlan Munaji. Antara/Rajib Rizali
Diserang, Polisi Tembak Mati Pencuri Kelapa Sawit

Anggota Polda Kalimantan Tengah menembak seorang warga yang diduga pencuri kelapa sawit di bagian perut hingga tewas


Ombudsman: Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Kelapa Sawit Tembus Rp 524,71 M

58 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Ombudsman: Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Kelapa Sawit Tembus Rp 524,71 M

Ombudsman RI mengungkapkan potensi kerugian masyarakat dari aduan maladministrasi dalam permasalahan kelapa sawit sejak 2021 sampai sekarang mencapai Rp 524,71 miliar


Ombudsman Sebut Maladministrasi Tata Kelola Industri Kelapa Sawit Didominasi Tumpang Tindih Regulasi

58 hari lalu

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika membuka kegiatan Diskusi Publik yang diselenggarakan  oleh Ombudsman RI dengan tema
Ombudsman Sebut Maladministrasi Tata Kelola Industri Kelapa Sawit Didominasi Tumpang Tindih Regulasi

Ombudsman mengungkapkan indikasi potensi maladministrasi pada tata kelola industri kelapa sawit, salah satunya ditandai dengan tumpang tindih regulasi.


Dalam Pertemuan Bilateral, Indonesia Minta Rusia Cabut Larangan Ekspor Produk Kelapa

23 Mei 2024

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi. (Foto: Otonndut/Tempo.co)
Dalam Pertemuan Bilateral, Indonesia Minta Rusia Cabut Larangan Ekspor Produk Kelapa

Pemerintah Indonesia lewat Kemenko Perekonomian bertemu dengan Deputi Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi di Kazan, Rusia. Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama antar dua negara di berbagai bidang seperti Industri halal dan perdagangan kelapa sawit