Pada 23 April 2013, KPK memulai penyelidikan tindak pidana korupsi terkait penerbitan SKL. KPK Menegaskan, kasus yang diselidiki bukan kebijakan pengucuran BLBI, melainkan pemberian SKL. Juru bicara KPK saat itu, Johan Budi S.P., sebelumnya mengatakan KPK menduga terjadi korupsi dalam penerbitan SKL. Namun Johan, yang kini menjabat Deputi Direktur Bidang Pencegahan KPK, enggan menyebutkan institusi mana yang diduga terlibat dalam penerbitan SKL.
Beberapa pejabat era Megawati--kini Ketua Umum PDI Perjuangan--telah dimintai keterangan terkait dengan penerbitan SKL itu. Mereka dimintai keterangan oleh para penyidik KPK sepanjang April 2013 hingga akhir Desember 204. Para mantan pejabat yang dimintai keterangan adalah mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojakti, serta mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi.
Di samping mereka, KPK pun sudah memeriksa mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno (kini ia menjabat Menteri BUMN di era Presiden Joko Widodo), mantan Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian (2000-2001) Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subianto, serta Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan nasional 2001-2004 Kwik Kian Gie.
Megawati sempat akan diperiksa KPK seusai Lebaran tahun lalu. Ketika itu Ketua KPK, Abraham Samad, mengatakan kepastian pemanggilan Megawati setelah KPK memulai gelar perkara atau ekspos. Termasuk, mengenai perlu atau tidaknya melakukan pemanggilan terhadap mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri. "Jadi habis lebaran kita putuskan ya, kita ekspos siapa-siapa saja yang dimintai keterangannya," kata Abraham di Gedung KPK, Jakarta, 11 Juli 2014.
Jokowi, yang saat itu masih kandidat Presiden, enggan berkomentar soal rencana pemeriksaan Megawati. "Saya tidak mau komentar yang membuat suasa panas," ujar Jokowi, Kamis, 17 Juli 2014. Jokowi mengatakan dirinya baru akan berkomentar setelah 22 Juli 2014, setelah KPU menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi suara nasional. Sebab, ia tidak ingin suasana politik menjadi panas. "Kita bicara yang dingin-dingin saja kita bicara yang empuk-empuk saja."
Sejumlah pejabat yang pernah diperiksa oleh KPK adalah para politikus atau terafiliasi dengan PDI Perjuangan. Laksamana Sukardi pernah menjadi anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan pada 1992-1997. Pada 2005, Laksamana keluar bersama sejumlah tokoh kunci dari PDI Perjuangan, dan mereka membentuk PDI Pembaharuan. Kwik pernah menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan di PDI Perjuangan. Adapun Rini Suwandi adalah teman dekat Megawati.
Hingga Lebaran usai, pemanggilan Megawati tak kunjung terjadi. Saat dikonfirmasi, Rabu, 27 Agustus 2014, Abraham mengatakan tidak ada kendala psikologis untuk memanggil Megawati. Ketika itu Jokowi baru sebulan menjabat presiden. Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. "Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli apakah itu Megawati, atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK," kata Abraham.
MUHAMAD RIZKI | LINDA HAIRANI | IRA GUSLINA SUFA | BC
