TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku berniat mempertanyakan konsistensi kerja sama penyelesaian banjir Jakarta yang diteken di Bendung Katulampa awal tahun lalu. Saat itu, perjanjian kerja sama ini diteken oleh Joko Widodo yang masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. "Kami minta komitmen berbagai pihak untuk menjalankan kesepakatan itu," kata Deddy di Bandung, Rabu, 11 Februari 2015.
Deddy mengaku soal itu akan diutarakannya saat rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo yang dijadwalkan di Jakarta hari ini, 11 Februari 2015, mengenai permasalahan banjir Jakarta. DKI, Jawa Barat, dan Banten, serta perwakilan pemerintah pusat pada Januari 2014 itu sempat menandatangani kerja sama penanganan banjir Jakarta.
Menurut Deddy, saat ini pemerintah daerah, termasuk DKI tidak bisa berbuat apa pun untuk menangani banjir Jakarta. Alasannya, mayoritas infrastruktur untuk mengendalikan banjir berada dalam kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Deddy mengeluhkan soal penanganan banjir Jakarta yang hanya berputar dalam perundingan. "Karena rapat terus, berunding-berunding. Kita bicara waduk Sukamahi, waduk Ciawi, kapan (dibangun)?" kata dia.
Dia juga mempersoalkan janji kucuran dana dari DKI sebagai bagian dari rencana aksi penanganan banjir ke sejumlah daerah di Jawa Barat. Menurut Deddy, dari semua dana yang dijanjikan DKI itu baru uang penertiban vila liar di Bogor yang mengalir, itu pun belum semuanya sehingga kelanjutan penertibannya mandek. "Kalau tidak salah DKI janjinya Rp 5 miliar, baru dikucurin Rp 2,3 miliar. Janji sekian gak dikasih, gak jalan semua," kata dia.
Menurut Deddy, Jawa Barat mengusulkan agar Presiden menunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pimpinan proyek penanganan banjir Jakarta. "Jika diperlukan Peraturan Presiden lebih efektif, karena ini bicara menyelamatkan Ibu Kota negara sesuai dengan pernyataan Jokowi saat beliau dalam proses pencalonan bahwa Jakarta akan lebih cepat diselesaikan (masalahnya) kalau beliau jadi presiden."
Deddy mengklaim, pemerintah Jawa Barat sudah mengerjakan porsinya dalam kerja sama itu. Di antaranya, revitalisasi situ sekaligus pemeliharaannya, hingga pengukuran dan pemetaan aliran Sungai Ciliwung sepanjangan sepuluh kilometer, hingga penanaman vegetasi di hulu sungai. "Kementerian PU sudah mengerjakan apa? DKI sudah kerjakan apa? Ini harus komit, jangan Jakarta banjir, Jawa Barat yang disalahkan," katanya.
AHMAD FIKRI
