Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Johan-Chandra Diincar: Jokowi Kunci KPK vs Polri

image-gnews
Juru bicara KPK Johan Budi  S.P. mendapatkan penghargaan sebagai Praktisi Terbaik di bidang Hubungan Masyarakat dari  ASEAN Public Relation Network di Jakarta (3/6). TEMPO/Monika Puspasari
Juru bicara KPK Johan Budi S.P. mendapatkan penghargaan sebagai Praktisi Terbaik di bidang Hubungan Masyarakat dari ASEAN Public Relation Network di Jakarta (3/6). TEMPO/Monika Puspasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan sejumlah perwakilan asosiasi bisnis telah beberapa kali berkunjung ke KPK untuk menanyakan komitmen pemberantasan korupsi. "Barometer mereka adalah KPK. Kalau KPK dihancurkan, jelas bahwa republik ini sedang tidak menginginkan pemberantasan korupsi yang masif," tutur Bambang, 8 Februari 2015.

Atas upaya penghancuran sistematis pada KPK, Bambang menyerahkan jalan keluarnya pada Presiden Joko Widodo. “Hanya Presiden  yang bisa menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Pernyataan Bambang itu masih relevan dengan perkembangan hari-hari berikutnya yang semakin memburuk.  Belakangan , mantan Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Prabowo juga diadukan ke Bareskrim Mabes Polri.

"Saya datang ke sini sebagai warga negara dan direktur LSM untuk melaporkan pimpinan KPK yang dulu, Chandra M. Hamzah, dan Johan Budi," ujar Direktur Government Against Corruption and Discrimination Andar Situmorang di kantor Bareskrim Polri, Selasa, 10 Februari 2015. Laporan itu diterima Bareskrim dan diberi nomor TBL/96/II/2015 Bareskrim.

Andar menuduh Chandra dan Johan menyalahgunakan wewenang dan melakukan hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan orang yang sedang berperkara di KPK. Chandra dan Johan dianggap melanggar Pasal 421 KUHP juncto Pasal 36, Pasal 37, yang ancaman hukumannya terdapat dalam Pasal 65, 66, dan 67 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Andar, Chandra dan Johan lima kali bertemu dengan bekas Bendahara Umum Demokrat M. Nazaruddin pada 2011. Dua kali di kediaman Nazaruddin, dua kali di restoran, dan satu kali di KPK. Padahal saat itu Nazaruddin akan berperkara di komisi antirasuah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, empat pimpinan KPK telah dilaporkan ke Bareskrim. Bahkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sudah berstatus tersangka. Adapun kasus tiga pimpinan lain, yakni Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain, sedang dalam tahap penyidikan.

Johan Budi menanggapi laporan isu  lama dan sudah dituntaskan itu dengan tenang. "Itu hak dia. Publik akan melihat sendiri ada apa di balik pelaporan peristiwa yang sudah clear melalui pembentukan Komite Etik," ujar Johan Budi melalui pesan singkat, Selasa, 10 Februari 2015.  Ia meyakini Bareskrim akan melihat secara jernih dan meneliti secara cermat laporan itu.

MOYANG KASIH D.| LINDA TRIANITA | RUSMAN PARAQBUEQ

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Presiden Jokowi Tanam Tebu di Merauke, Bisakah RI Swasembada Gula seperti Zaman Hindia Belanda?

6 menit lalu

Presiden Joko Widodo melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Selasa (23/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi Tanam Tebu di Merauke, Bisakah RI Swasembada Gula seperti Zaman Hindia Belanda?

Presiden Jokowi melakukan penanaman perdana tebu di lahan PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke. Indonesia pernah jadi eksportir gula dunia.


Jokowi akan Takziah ke Kediaman Hamzah Haz Siang Ini

26 menit lalu

Anggota Dewan Pembina Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz. TEMPO/STR/Imam Sukamto
Jokowi akan Takziah ke Kediaman Hamzah Haz Siang Ini

Jenazah Hamzah Haz akan dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di Cisarua Bogor siang ini setelah salat zuhur.


KPK Geledah Lima Lokasi Terkait Korupsi Bansos Presiden

55 menit lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. KPK mengajukan pencegahan terhadap 5 orang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI yang berlaku untuk 6 bulan ke depan sebagai kebutuhan proses penyidikan, 2 orang pihak swasta Kusnadi dan Dona Berisa, 3 orang advokat Simeon Petrus, Dony Tri Istiqomah dan Yanuar Prawira Wasesa dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Lima Lokasi Terkait Korupsi Bansos Presiden

KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi bansos presiden


Jokowi Tanam Tebu Perdana di Merauke: Lapangannya Datar, Air Melimpah, Kesempatan untuk Jadi Lumbung Pangan..

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Selasa (23/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Tanam Tebu Perdana di Merauke: Lapangannya Datar, Air Melimpah, Kesempatan untuk Jadi Lumbung Pangan..

Presiden Jokowi didampingi Iriana kemarin menanam tebu perdana di lahan PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.


Bisakah Kelapa Diolah Menjadi Bahan Bakar Pesawat Seperti Keinginan Presiden Jokowi?

3 jam lalu

Ilustrasi minyak kelapa untuk  Bioavtur. antaranews.com
Bisakah Kelapa Diolah Menjadi Bahan Bakar Pesawat Seperti Keinginan Presiden Jokowi?

Kelapa dapat diolah dengan menghasilkan minyak kelapa yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau bioavtur.


KPK Cegah 5 Orang dalam Kasus Harun Masiku, Tim Hukum PDIP Pertanyakan Alasannya

3 jam lalu

Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah 5 Orang dalam Kasus Harun Masiku, Tim Hukum PDIP Pertanyakan Alasannya

Tim hukum PDIP menilai KPK memiliki motif lain karena tiba-tiba kembali mengusut kasus Harun Masiku.


Jokowi Kunjungi Megaproyek di Merauke, Jamin Prabowo Lanjutkan Kebijakan Pangan

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (depan, kelima kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (depan, ketiga kanan) saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, Selasa 23 Juli 2024. Hari Anak Nasional bertema
Jokowi Kunjungi Megaproyek di Merauke, Jamin Prabowo Lanjutkan Kebijakan Pangan

Presiden Jokowi melakukan penanaman tebu di Kampung Sermayam kemarin.


Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

5 jam lalu

Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

Dalam penyusunan DIM RUU TNI, tidak ada usulan perubahan pasal 39 huruf C UU TNI. Beleid itu menyatakan bahwa prajurit TNI dilarang untuk berbisnis.


Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

5 jam lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

Dalam rapat penyusunan DIM RUU TNI terdapat dua pasal yang dibahas.


Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

13 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

Cak Imin menyebut keterbatasan 2 kursi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap bisa membuat PKB bertahan.