Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Petisi Perempuan Marahi Jokowi: 'Kami Sudah Muak'  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara, Iriana Widodo, tiba di kompleks Bunga Raya bandara KLIA, Sepang, Malaysia, 5 Februari 2015. Jokowi dijadwalkan berkunjung ke Malaysia, selama tiga hari. REUTERS/Olivia Harris
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara, Iriana Widodo, tiba di kompleks Bunga Raya bandara KLIA, Sepang, Malaysia, 5 Februari 2015. Jokowi dijadwalkan berkunjung ke Malaysia, selama tiga hari. REUTERS/Olivia Harris
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perempuan Indonesia Antikorupsi melalui Change.org memerintahkan sembilan gebrakan untuk Presiden Joko Widodo. "Cukup! Kami, Perempuan Indonesia AntiKorupsi sudah muak. Kami adalah ibumu. Kami adikmu. Kami saudarimu. Kami anakmu. Kami yang memilih dan menjadikanmu pemimpin negeri. Karenanya kami perintahkan Bapak Presiden untuk bertindak dan berantas korupsi!" tulis petisi tersebut yang dilansir pada laman Change.org, Selasa, 10 Februari 2015.

Sembilan gebrakan tersebut antara lain cukup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan, cukup koruptor kebal hukum, cukup angkat pejabat korup, cukup kongkalikong dan transaksi politik kotor, cukup rekening gendut, cukup foya-foya dengan uang rakyat, cukup wariskan budaya korupsi, dan cukup pembiaran perampasan sumber daya alam. "Kami perintahkan Bapak Presiden Jokowi untuk bertindak dan berantas korupsi!" tulisnya.

Petisi ini mengajak 5.000 tanda tangan para pendukung. Saat ini, sebanyak 3.032 pendukung telah menandatangani petisi tersebut. Masing-masing pendukung juga diajak untuk menyebarkan ke 25 teman lainnya. Bagi yang telah menandatangani, petisi dapat dibagikan ke akun Facebook.

Kampanye antikorupsi ini berawal dari kasus pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian RI. Dua hari setelah pengajuan namanya oleh Jokowi ke Dewan Perwakilan Rakyat, KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi.

Hingga kini, Jokowi belum bertindak tegas ihwal pencabutan Budi sebagai Kapolri terpilih. Jokowi juga belum melantiknya sebagai Kapolri baru. Presiden Joko Widodo mengatakan akan memutuskan nasib calon Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, pekan ini. "Insya Allah pekan ini," katanya setelah mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Selasa, 10 Februari 2015.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ditanya ihwal opsi yang akan dipilih menyangkut penentuan Kapolri, Presiden enggan menjawab lebih lanjut. "Tunggu dan sabar, tunggu. Insya Allah, pekan ini," katanya.

Pekan lalu, saat menghadiri rapat koordinasi penanganan narkoba di Hotel Bidakara, Jokowi mengatakan akan memutuskan nasib Kapolri seusai kunjungan kenegaraanya ke tiga negara, yakni Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. "Nanti, pekan depan, masih ada yang harus saya bereskan," katanya pekan lalu.

DEWI SUCI RAHAYU | ANANDA TERESIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menko Perekonomian Bantah Sinyal Pembatasan BBM Bersubsidi dari Luhut, Ini Profil Airlangga Hartarto

10 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 24 Juli 2023. Pemeriksaan Airlangga terkait dengan penggalian informasi lebih lanjut pascapenetapan 3 perusahaan sawit sebagai tersangka korporasi perkara dugaan korupsi minyak goreng pada 15 Juni 2023 lalu. TEMPO/Subekti.
Menko Perekonomian Bantah Sinyal Pembatasan BBM Bersubsidi dari Luhut, Ini Profil Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah sinyal yang diberikan Luhut soal adanya pembatasan BBM bersubsidi dalam waktu dekat.


Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

10 jam lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

Jokowi menandatangani Keppres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari. Begini bunyinya.


Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

11 jam lalu

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU.
Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

Sejumlah pihak menanggapi keputusan Jokowi yang resmi memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini respons Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR


Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

11 jam lalu

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo menghawatirkan pengelolaan fiskal era Prabowo yang dibebani pembangunan IKN dan utang jatuh tempo


Istana Respons Tudingan Djarot PDIP Soal Keluarga Jokowi di Pilkada 2024

11 jam lalu

Grace Natalie Diberi Tugas di Pemerintahan oleh Presiden Jokowi
Istana Respons Tudingan Djarot PDIP Soal Keluarga Jokowi di Pilkada 2024

Istana tanggapi pernyataan Djarot PDIP tentang Jokowi menyiapkan keluarganya maju di kontestasi politik. Isu dinasti politik sengaja digelindingkan.


Saling Silang Menko Kabinet Jokowi Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Apa Kata Luhut dan Airlangga Hartarto?

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo berjalan didampingi Menko Perekonmian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan) dan Ketua KADIN yang juga ketua ASEAN Business Advisory Council (ABAC) Arsjad Rasjid saat acara pembukaan ASEAN Business Investment Summit (ABIS) 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 1 September 2023. ABIS 2023 mengangkat tema ASEAN Centralilty: Inovating Toward Greater Inclusivity. ANTARA FOTO/Media Center KTT ASEAN 2023/Akbar Nugroho Gumay
Saling Silang Menko Kabinet Jokowi Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Apa Kata Luhut dan Airlangga Hartarto?

Dua pernyataan Menko kabinet Jokowi yang saling bertolak belakang soal pembatasan BBM mulai 17 Agustus. Apa kata Airlangga dan Luhut?


Istana Jawab Kritik PDIP soal Politik Keluarga Jokowi: Dalam Demokrasi, Rakyat yang Menentukan

12 jam lalu

Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Istana Jawab Kritik PDIP soal Politik Keluarga Jokowi: Dalam Demokrasi, Rakyat yang Menentukan

Staf Khusus Presiden Grace Natalie mengatakan zaman sekarang setiap partai politik pasti bakal menimbang popularitas dan elektabilitas setiap calon.


Sehari Setelah Jokowi Teken Perpres Percepatan IKN, Otorita Gelar Rapat di PUPR

12 jam lalu

Gedung Kementerian PUPR. Foto : Kementerian PUPR
Sehari Setelah Jokowi Teken Perpres Percepatan IKN, Otorita Gelar Rapat di PUPR

Otorita IKN langsung menggelar rapat di PUPR pada hari ini, sehari setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Percepatan Pembangungan ibu kota baru itu.


Harapan Petani Kopi Saat Jokowi Berkunjung ke Lampung Barat

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo melihat biji kopi yang dipanen petani di Desa Kembahang, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat, Jumat, 12 Juli 2024. Dalam kunjungannya, Jokowi menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas kopi Indonesia, yang memiliki sekitar 1,2 juta hektare lahan produksi yang tersebar di seluruh negeri. Foto: Sekretariat Presiden
Harapan Petani Kopi Saat Jokowi Berkunjung ke Lampung Barat

Presiden Jokowi berkunjung ke lahan kopi di Lampung Barat pada hari ini. Seorang petani kopi mengharapkan dukungan ini.


Jokowi Belum Jelas Kapan Pindah ke IKN karena Fasilitas Belum Siap, PUPR: Sedang Kami Usahakan

14 jam lalu

Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Persero) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hari ini, Kamis, 29 Februari 2024. Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden.
Jokowi Belum Jelas Kapan Pindah ke IKN karena Fasilitas Belum Siap, PUPR: Sedang Kami Usahakan

Kementerian PUPR mengupayakan fasilitas di Ibu Kota Nusantara atau IKN segera siap, sehingga Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa segera pindah.