Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Derita Dayak Wehea yang Tak Diakui di Indonesia

image-gnews
Masyarakat adat Wehea di Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sumber: istimewa
Masyarakat adat Wehea di Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sumber: istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Delegasi Dewan Adat dan tokoh masyarakat Dayak  Wehea di Kecamatan Muara Wahau, provinsi Kalimantan Timur menemui sejumlah lembaga negara untuk mengadukan persoalan yang terjadi di tanah leluhur mereka.

Dari tanggal   27 Januari 2015 hingga 4 Februari 2015 , delegasi Dewan Adat dan tokoh masyarakat Dayak Wehea berkunjung ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Delegasi Dewan Adat Dayak Wehea ini menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan pertama, pengakuan atas masyarakat adat Dayak Wehea dan hak ulayat.

Kemudian, Dewan Adat Dayak Wehea menuntut penghentian penerbitan izin baru untuk segala jenis usaha yang dapat merusak hutan adat, budaya, dan lingkungan hidup. "Saat ini perkebunan sawit, pertambangan, marak di lahan ulayat kami," kata Tleang Lung kepada Tempo di kawasan Matraman, Jakarta Timur, pekan lalu.

Soal tuntutan ini, kata Tleang Lung, etnis Dayak Wehea kecewa karena tidak diakui sebagai suku di Indonesia. "Sekali pun nenek moyang kami orang Wehea sudah menghuni bumi Borneo-Nusantara ini ribuan tahun yang lalu jauh sebelum NKRI berdiri," kata Tleang.

Menurut Thleang, sejak tahun 1972 penjarahan dan pengambilalihan  fungsi tanah ulayat dan hutan adat Wehea oleh perusahaan-perusahaan logging, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan emas dan batubara  telah  mengakibatkan masyarakat adat Wehea kehilangan sumber  hidupnya.

Selain itu, masyarakat Wehea yang tinggal di enam desa (kampung Bea Nehas, Diaq Lay, Dea Bek, Nehas Liah Bing, Long Wehea dan Diaq Leway) tergusur akibat ekspansi perusahaan-perusahaan logging maupun pertambangan.   

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masyarakat Adat Wehea, ujar Thleang, sudah berupaya menjaga dan melestarikan hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Upaya itu telah membuahkan hasil dengan memperoleh pengakuan secara nasional dan internasional. Namun, penjarahan dan pengrusakan hutan telah mengancam upaya mereka melestarikan hutan.

Anggota Komnas HAM Nur Khoirun menjelaskan, Dewan Masyarakat Adat Dayak Wehea mengadukan  perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan yang berimplikasi bagi perusakan hak hidup komunitas adata yang bergantung pada kelestarian hutan.

"Pengaduan ancaman hilangnya identitas mereka sebagai masyarakat adat karena belum ada pengakuan dari pemerintah," kata Nur Khoirun menjelaskan tuntutan berikutnya dari Dewan Adat Masyarakat Dayak Wehea kepada Tempo, 4 Februari 2015.

Dewan Masyarakat Adat Dayak Wehea, ia melanjutkan, juga mengadukan banyaknya kelompok pendatang yang menimbulkan gesekan, kecemburuan sosial dan ekonomi dengan masyarakat setempat.

MARIA RITA  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Masyarakat Adat di Raja Ampat Menolak Hutan Mereka Dijadikan Perkebunan

8 hari lalu

Barisan pulau di Raja Ampat, Papua Barat.
Masyarakat Adat di Raja Ampat Menolak Hutan Mereka Dijadikan Perkebunan

Masyarakat adat di Kampung Wailen, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, menolak hutan adat mereka dijadikan perkebunan.


Jokowi Tak Kunjung Pindah ke IKN, Peneliti Duga Proyeknya Bakal Mangkrak

9 hari lalu

Potret pembangunan infrastruktur inti di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Jokowi Tak Kunjung Pindah ke IKN, Peneliti Duga Proyeknya Bakal Mangkrak

Sejumlah situasi belakangan menunjukkan pengembangan IKN tak sesuai target yang dipromosikan. Pemindahan kantor presiden molor dari rencana awal.


Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

11 hari lalu

Foto udara sejumlah warga menggunakan perahu mesin memanen sumer daya laut saat Tradisi Buka Sasi di Perairan Misool, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin, 25 Maret 2024. Sasi merupakan tradisi adat dalam mengelola sumber daya laut berkelanjutan secara turun temurun dimana pada prosesi Buka Sasi tersebut Kelompok Sasi Perempuan Waifuna dan masyarakat Kapatcol yang didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dapat memanen biota laut yang disepakati, seperti teripang, lobster dan lola. ANTARA/Bayu Pratama S
Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

Pengesahan perubahan UU Konservasi hari ini mengabaikan keberatan yang disampaikan koalisi masyarakat sipil pembela HAM dan masyarakat adat.


Polisi Malaysia Interogasi Aktivis Pembela Suku Bajo yang Rumahnya Dibakar Pemerintah

22 hari lalu

Warga Suku Bajo memasukkan air bersih pegunungan kedalam jerigen dengan alat angkut perahu di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa 1 Juni 2021. Suku Bajo yang bermukim di sekitar laut berswadaya membeli pipa untuk mendapatkan air bersih dari pegunungan. ANTARA FOTO/Jojon
Polisi Malaysia Interogasi Aktivis Pembela Suku Bajo yang Rumahnya Dibakar Pemerintah

Polisi Sabah di Malaysia menangkap dan menginterogasi seorang aktivis yang membela Suku Bajo, yang diusir dan rumahnya dibakar oleh otoritas setempat.


Masyarakat Sipil dan Adat Tolak Pengesahan RUU KSDAHE pada 11 Juli

23 hari lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat mengikuti rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. Dalam rapat tersebut Pemerintah, Komisi IV DPR RI, dan Komite II DPD RI menyepakati naskah RUU KSDAHE untuk dilanjutkan pembicaraan di rapat paripurna DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Masyarakat Sipil dan Adat Tolak Pengesahan RUU KSDAHE pada 11 Juli

Masyarakat sipil sebelumnya telah menyampaikan masukan substansi RUU KSDAHE dalam bentuk policy brief dan daftar inventarisasi masalah (DIM).


Reforma Agraria Summit 2024, BPN Klaim Prioritaskan Masyarakat Adat

35 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat berpidato dalam Reforma Agraria Summit pada Sabtu, 15 Juni 2024. Acara ini berlangsung pada 14-15 Juni 2024 di The Meru Sanur, Denpasar, Bali. Tempo/Adil Al Hasan
Reforma Agraria Summit 2024, BPN Klaim Prioritaskan Masyarakat Adat

Direktur Pemberdayaan Tanah Kementerian ATR/BPN Dwi Budi Martono mengklaim pemerintah memprioritaskan masyarakat adat dalam reforma agraria.


AMAN: Langkah Jokowi Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas Berpotensi Meningkatkan Konflik Horizontal

41 hari lalu

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara  atau AMAN.
AMAN: Langkah Jokowi Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas Berpotensi Meningkatkan Konflik Horizontal

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai langkah Presiden Jokowi bagi-bagi izin tambang untuk Ormas keagamaan meningkatkan konflik horizontal.


AMAN Sorong Raya Papua Minta Pemerintah Percepat Pengukuhan Wilayah Masyarakat Adat

41 hari lalu

Masyarakat Papua menyerukan gerakan All Eyes On Papua untuk melawan perampasan tanah adat di Papua.
AMAN Sorong Raya Papua Minta Pemerintah Percepat Pengukuhan Wilayah Masyarakat Adat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sorong Raya mencatat beberapa kasus pelanggaran hak masyarakat adat yang dilakukan oleh korporasi di Papua.


Cerita Hendrikus Woro di Tengah Viral All Eyes on Papua, Tamatan SD yang Melawan Raksasa Sawit

42 hari lalu

Pegiat lingkungan dari masyarakat adat Suku Awyu, Hendrikus 'Franky' Woro (kanan) dan Kasimilus Awe, saat mendaftarkan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Senin, 13 Maret 2023.  ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Cerita Hendrikus Woro di Tengah Viral All Eyes on Papua, Tamatan SD yang Melawan Raksasa Sawit

Hendrikus Woro memimpin perlawanan masyarakat adat Suku Awyu terhadap ekspansi sawit di Boven Digoel, Papua Selatan.


Viral All Eyes on Papua, Siapa yang Menyokong Dana Perjuangan Suku Awyu?

42 hari lalu

Hendrikus Woro hadir menggunakan pakaian adat sebagai saksi sidang kasus pencabutan izin kawasan hutan di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa 11 Juli 2023. Agenda sidang hari ini pemeriksaan saksi, Kuasa Hukum tergugat menghadirkan dua perwakilan masyarakat adat Suku Awyu. TEMPO-Magang/Andre Lasarus Benny
Viral All Eyes on Papua, Siapa yang Menyokong Dana Perjuangan Suku Awyu?

Hendrikus Woro, tokoh Suku Awyu, berbincang dengan Tempo ihwal perjuangan hukum masyarakat adat yang dipimpinnya. Bergerak lewat Komunitas Cinta Adat.