Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BBM Turun, Daerah Tunggu Pusat Benahi Struktur Harga

Editor

Eni Saeni

image-gnews
Seorang pedagang cabe menata dagangannya di Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur (17/2). Harga cabe rawit merah melonjak dalam sepekan terakhir dari Rp.9000/Kg menjadi Rp.21.000/Kg. Foto: ANTARA/Seno S
Seorang pedagang cabe menata dagangannya di Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur (17/2). Harga cabe rawit merah melonjak dalam sepekan terakhir dari Rp.9000/Kg menjadi Rp.21.000/Kg. Foto: ANTARA/Seno S
Iklan

TEMPO.CO, Bandung -Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Ferry Sofwan Arief setuju dengan langkah pemerintah membenahi struktur pasar untuk menekan harga mengimbangi kebijakan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). "Membenahi struktur pasar dengan menghitung dan mengubah sistem logistik," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 16 Januari 2015. 

Menurut dia,  kenaikan harga BBM pada November 2014  tidak banyak berpengaruh pada perubahan harga bahan kebutuhan pokok. Justru sebagian komoditas tetap naik karena berkurangnya pasokan.  Langkah pemerintah yang akan memperbaiki struktur pasar ditunggu daerah untuk menekan fluktuasi harga.  

Karena untuk  meminta Asosiasi Angkutan Darat (Organda) menyesuaikan tarif, kata Ferry,   itu sulit, padahal tarif  transportasi merupakan salah satu komponen yang bisa mempengaruhi harga. 



Ferry melihat struktur pasar tidak sehat terlihat misalnya pada harga ayam dan cabe. Saat harga ayam di peternak turun, tidak diimbangi dengan penurunan harga di pasar. Begitu juga dengna cabe saat harga di petani turun, tapi di pasar penurunannya tidak signifikan. "Ini terkait dengan rangakain tata niaga yang  terlalu panjang," kata dia. 

Salah satu kebijakan yang ditunggu adalan penataan pola logistik dengan mewajibkan pengiriman barang dari produsen masuk satu wilayah harus melewati pasar induk. Ferry mencontohkan DKI yang mewajibkan pasokan bahan kebutuhan dari luar wilayahnya hanya boleh masuk lewat Pasar Induk Kramatjati untuk memudahkan pemantauan harga dan pasokan barang. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya Ketua Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Jawa Barat Dedeh T Widarsih mengatakan, memilih menunggu kepastian  penurunan harga BBM, setelah itu baru membuka diri berbicara dengan pemerintah daerah soal revisi tarif angkutan. "Kalau sudah final, kalau masih perkiraan, nanti saja, bikin repot," ujarnya. 


 

Dedeh mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tidak padu soal harga BBM. Dia mencontohkan, keputusan menaikkan harga BBM tidak berbarengan dengan penyesuaian tarif angkutan. Penyesuaian tarfi taksi misalnya, baru diberlakukan 1,5 bulan setelah harga BBM diumumkan naik pada November 2014 lalu. 

 

Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Nita Yosita mengatakan, saat harga BBM naik, efek ssecond round akan berimbas pada tarif angkutan yang otomatis mengerek harga barang. "Masalahnya kalau harga BBM turun, apakah otomatis harga-harga akan turun karena sekarang sudah keburu naik, nah di situ peran pemerintah," kata dia. 

 

Menurut dia,  efek kenaikan harga BBM sendiri pada inflasi hanya berlangsung tiga bulan pertama, selanjutnya trennya akan kembali normal. Inflasi Jawa Barat sendiri sebagai imbas naiknya harga BBM sendiri hanya 7,4 persen lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang menembus 8,36 persen. 

 

Pemerintah, lanjut Nita,  juga tidak bisa memaksa harga harus turun dengan turunnya BBM karena harga mengikuti hukum pasar. Dia menyarankan, minimal harga barang bisa didorong turun dengan kebijakan pemerintah menurunkan tarif angkutan. "Harus ditolong dengan kebijakan," kata dia. 

AHMAD FIKRI 




 

Terpopuler:

 




Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ada Pemda Manipulasi Data Demi Insentif, Menko Airlangga: Harus Dikasih Sanksi

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat acara
Ada Pemda Manipulasi Data Demi Insentif, Menko Airlangga: Harus Dikasih Sanksi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemda yang memanipulasi data demi mendapat insentif dihukum.


Menko Airlangga Dorong Pemerintah Daerah Sediakan Transportasi Publik Berbasis Listrik

12 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kkedua kiri), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Indonesia Abdullah Azwar Anas (kanan) saat mengikuti acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2024, di Jakarta, Senin 23 September 2024.Kegiatan percepatan digitalisasi daerah ini mengangkat tema Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. TEMPO/Tony Hartawan
Menko Airlangga Dorong Pemerintah Daerah Sediakan Transportasi Publik Berbasis Listrik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) sediakan transportasi publik berbasis listrik.


Kelakar Airlangga Hartarto soal Keberhasilan Pemerintah Buat Singkatan: Kita Tidak Hafal Programnya

13 hari lalu

Suasana Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024, di Jakarta, Senin 23 September 2024. Kegiatan percepatan digitalisasi daerah ini mengangkat tema Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. TEMPO/Tony Hartawan
Kelakar Airlangga Hartarto soal Keberhasilan Pemerintah Buat Singkatan: Kita Tidak Hafal Programnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani yang salah menyebut singkatan dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Sri Mulyani sebelumnya menyebut tim ini dengan singkatan PP2DD.


Kepala BSKDN Kemendagri: Perlu Langkah Strategis Pengendalian Inflasi Daerah

33 hari lalu

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo (tengah) saat memimpin rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri pada Selasa, 3 September 2024. Dok. Kemendagri
Kepala BSKDN Kemendagri: Perlu Langkah Strategis Pengendalian Inflasi Daerah

Langkah bervariasi yang disarankan Kemendagri meliputi pemantauan harga dan stok guna memastikan kebutuhan pokok tersedia, melaksanakan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah, dan menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.


Harga BBM Nonsubsidi Turun per 1 September 2024, Ini Daftar Lengkapnya

35 hari lalu

Polisi melakukan pengamanan saat berlangsungnya pemasangan informasi harga terbaru bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU kawasan Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu 3 September 2022. Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 mulai pukul 14.30 WIB. ANTARA FOTO/Ampelsa
Harga BBM Nonsubsidi Turun per 1 September 2024, Ini Daftar Lengkapnya

Harga BBM nonsubsidi turun per hari ini, Ahad, 1 September 2024. Berikut daftar lengkapnya.


3 Pihak yang Sebut Keputusan Pertamina Naikkan Harga Pertamax Sudah Tepat

56 hari lalu

Pengendara kendaraan motor saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. PT Pertamina (Persero) belum menghapus BBM jenis Pertalite saat ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji rencana itu. Rencana penghapusan Pertalite sebelumnya disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Ia mengatakan pihaknya mengusulkan agar mulai tahun ini tak menjual BBM yang kadar oktannya (RON) di bawah 91, sehingga menghapus Pertalite yang spesifikasinya saat ini RON 90. Keputusan ini sekaligus menegaskan Pertamina bergerak mengikuti aturan standar emisi Euro 4 dari pemerintah. Nicke mengatakan setelah Pertalite dihapus, perusahaan pelat merah ini akan menggantinya menggunakan produk baru RON 92.Produk itu adalah Pertamax Green 92 yang merupakan campuran antara RON 90 (Pertalite) dengan 7 persen Bioetanol (E7). TEMPO/Subekti.
3 Pihak yang Sebut Keputusan Pertamina Naikkan Harga Pertamax Sudah Tepat

Ketua Komisi VI DPR, Faisol Riza menilai keputusan Pertamina menaikkan harga pertamax merupakan upaya untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan. Sekaligus memastikan pemasukan bagi negara.


Menteri Tito Karnavian Minta Daerah Kurangi Ketergantungan pada Dana Pusat

19 Juli 2024

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Tito Karnavian Minta Daerah Kurangi Ketergantungan pada Dana Pusat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungannya pada dana transfer pusat.


Jokowi Geram Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Kebanyakan Impor

10 Juli 2024

Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Jokowi Geram Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Kebanyakan Impor

Jokowi mewanti-wanti pemerintah kabupaten maupun kota untuk menghindari impor pengadaan dan jasa.


Rincian Daftar Harga BBM Pertamina per 1 Juli 2024

1 Juli 2024

Petugas melayani konsumen yang mengisi bahan bakar pada SPBU di Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi pada 1 Oktober 2023 dengan kenaikan antara Rp 700 hingga Rp 1.000 per liter. Tempo/Tony Hartawan
Rincian Daftar Harga BBM Pertamina per 1 Juli 2024

Harga BBM PT Pertamina (Persero) untuk nonsubsidi atau jenis bahan bakar umum di SPBU per 1 Juli 2024 tak berubah.


Soal Kenaikan Harga BBM Pekan Depan, Menteri ESDM Serahkan ke Pertamina dan Kementerian BUMN

28 Juni 2024

Warga tengah mengisi bahan bakar pada SPBU di Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi pada 1 Oktober 2023 untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95. Tempo/Tony Hartawan
Soal Kenaikan Harga BBM Pekan Depan, Menteri ESDM Serahkan ke Pertamina dan Kementerian BUMN

Menteri Arifin Tasrif angkat bicara soal kenaikan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax series serta Dex series pada Juli mendatang.