TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja secara bias dalam penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Ia yakin lembaga antirasuah itu sedang melancarkan serangan karena tak dimintai rekomendasi dalam keputusan pencalonan Kepala Kepolisian RI.
"Tapi, kan, tak ada ketentuan presiden harus memilih Kapolri harus berdasarkan pertimbangan KPK. Menurut undang-undang itu, ya, pertimbangan Komite Kepolisian Nasional," kata Hasto kepada wartawan di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jumat, 16 Januari 2015. (Baca juga: Jawaban Jokowi Soal Pilih Budi Gunawan tanpa KPK.)
Selain itu, Hasto juga curiga langkah KPK itu disetir oleh orang yang dendam karena tidak diajak dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Serta oleh orang yang mungkin dendam karena tidak jadi diajak menjadi wakil presiden pasangan Jokowi dalam pemilihan presiden lalu.
"Ada pihak yang sedang memancing di air keruh. Tapi yang jelas, itu bukan dari partai. Karena seluruh partai, kan, kompak mendukung Kapolri terpilih," kata Hasto menolak menyebutkan nama yang ditudingnya itu. "Coba pikirkan sendiri. Yang jelas bukan saya."
Hingga saat ini, belum ada pernyataan dari Jokowi mengenai status Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Kepala Lembaga Pendidikan Polri Budi Gunawan hingga saat ini tetap menjadi Kapolri idaman Jokowi walau KPK telah menetapkannya sebagai tersangka kasus gratifikasi. (Baca juga: Reaksi KPK Ketika DPR Setujui Komjen Budi Gunawan.)
INDRI MAULIDAR
Berita lain:
Megawati Pertanyakan Status Tersangka Budi Gunawan
Jokowi Akan Turunkan BBM, Jadi Rp 6.500 per Liter
MU Punya Gaya Bermain Baru di Bawah Louis van Gaal
