Dana Kampanye Parpol Paling Tidak Akuntabel  

Reporter

Transparency International

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Program Tata Kelola Ekonomi Transparency International Indonesia Wahyudi M. Tohar mengatakan salah satu aliran dana partai politik yang paling tidak akuntabel adalah pendanaan kampanye. "Integritas lembaga politik Indonesia seperti partai harus ditingkatkan dengan membuat laporan pendanaan yang akuntabel," ujarnya dalam peluncuran Corruption Perceptions Index (CPI) yang diterbitkan Transparency International, Jumat, 12 Desember 2014. (Baca juga: Jokowi, Obat Mujarab Berantas Korupsi)

Dalam daftar CPI tersebut, Indonesia menempati posisi ke-107 dengan nilai 34, di bawah rata-rata dunia yang ditetapkan yakni 39. Tidak transparannya pencatatan pendanaan parpol menjadi salah satu penyebab Indonesia menduduki peringkat tersebut. (Baca juga: Revisi UU KPK Rusak Pemberantasan Korupsi)

Wahyudi menjelaskan, ketidaktransparan itu berkontribusi pada buruknya nilai Indonesia dalam indikator desain alokasi anggaran publik dalam CPI. "Indonesia punya problem akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan dana publik," kata Wahyudi. (Baca juga: Korupsi Masih Tinggi, KPK Diminta Kerja Keras Lagi)

Dana publik yang dimaksud, ujar dia, tak melulu anggaran pemerintah daerah dan pusat, tetapi juga anggaran partai politik. (Baca juga: Menteri Susi: Berat Menghindari Korupsi)

Peringkat Indonesia berdasarkan indeks CPI naik tujuh tingkat dibanding tahun lalu yang menempati posisi ke-114. Namun kenaikan peringkat itu tidak membawa Indonesia keluar dari 68 persen negara di dunia yang nilainya di bawah rata-rata.

Survei CPI dilakukan di 175 negara seluruh dunia dengan rentang skor 0 untuk negara yang dinilai sangat korup hingga 100. Tiga aspek yang dilihat adalah transparansi di bidang politik, bisnis, dan penegakan hukum.

MOYANG KASIH DEWI MERDEKA

Berita lainnya:
Hamdan Belum Putuskan Daftar Calon Hakim MK
Mulai 16 Desember, Busyro Tak Lagi di KPK
Baterai Kapal Nazi Jerman Ternyata Cepat Soak
Mengapa KPK Kukuh Tolak RUU KUHP?






DKI Usulkan Dana Hibah Partai Naik dari Rp 5 ribu Jadi Rp 7.500 per Suara

15 November 2022

DKI Usulkan Dana Hibah Partai Naik dari Rp 5 ribu Jadi Rp 7.500 per Suara

Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan dana hibah 10 partai politik di Ibu Kota naik tahun depan.


Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

29 September 2022

Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

Terpilihnya Johanis Tanak sebagai penggati Lili Pintauli Siregar dikhawatirkan membuat impunitas terhadap koruptor semakin menjadi.


KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

17 September 2022

KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

KPK menilai peningkatan bantuan dana partai politik bisa mencegah terjadinya korupsi. Ongkos politik untuk menjadi kepala daerah di Indonesia, besar.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara

25 Januari 2022

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara

Wawan Suyatmiko, mengatakan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berhasil memperoleh skor 38 di mana nilai tersebut meningkat satu poin dari tahun lalu.


Dana Hibah Partai Politik di Kabupaten Bekasi Naik 300 Persen

30 Desember 2021

Dana Hibah Partai Politik di Kabupaten Bekasi Naik 300 Persen

Pemkab Bekasi naikkan dana hibah partai politik dari Rp 1.500 per suara menjadi Rp 6.000 per suara atau naik hingga 300 persen.


Dana Hibah 10 Parpol di DKI Rp 27,2 Miliar, DPRD: Laporkan Secara Transparan

23 Desember 2021

Dana Hibah 10 Parpol di DKI Rp 27,2 Miliar, DPRD: Laporkan Secara Transparan

Komisi A DPRD DKI meminta partai politik melaporkan penggunaan dana hibah secara transparan, akuntabel, dan dipublikasikan di tempat umum.


Anies Baswedan Serahkan Dana Hibah Partai Politik Rp 27,2 Miliar

22 Desember 2021

Anies Baswedan Serahkan Dana Hibah Partai Politik Rp 27,2 Miliar

Anies Baswedan menyampaikan bahwa bantuan ini berasal dari warga Jakarta yang diamanatkan untuk partai politik di DKI Jakarta.


Bahas Transparansi, TII: 20 BUMN Tidak Menyediakan Laporan Keuangan

17 Juni 2021

Bahas Transparansi, TII: 20 BUMN Tidak Menyediakan Laporan Keuangan

Transparency International Indonesia (TII) mencatat puluhan BUMN tidak mempublikasi informasi laporan tahunan dan keuangan.


Peneliti TII Sebut 82 Persen Komisaris BUMN Bukan dari Profesional

16 Juni 2021

Peneliti TII Sebut 82 Persen Komisaris BUMN Bukan dari Profesional

Sebagian besar pengangkatan komisaris BUMN bersifat politis.


ICW dan TII Beri Rapor Merah untuk KPK Era Firli Bahuri

25 Juni 2020

ICW dan TII Beri Rapor Merah untuk KPK Era Firli Bahuri

ICW dan TII berpendapat upaya penindakan KPK di bawah Firli Bahuri menurun drastis dan sering menimbulkan polemik di masyarakat.