Munas Golkar Akhir November, Kandidat Protes  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aburizal Bakrie bersama para Ketua DPD I Golkar, beri keterangan usai pertemuan, di rumah kediaman, Jalan Ki Mangun Sarkoro, Jakarta, 25 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Aburizal Bakrie bersama para Ketua DPD I Golkar, beri keterangan usai pertemuan, di rumah kediaman, Jalan Ki Mangun Sarkoro, Jakarta, 25 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Yogyakarta memutuskan musyawarah nasional partai akan digelar pada 30 November 2014 mendatang di Bandung, Jawa Barat. Keputusan ini diprotes calon ketua umum partai karena dinilai tidak adil.

    “Keputusan itu dipaksakan pimpinan sidang untuk memuluskan skenario demi kepentingan Aburizal,” ujar Ketua DPP Golkar Agun Gunanjar kepada Tempo, Rabu, 19 November 2014. (Baca: Golkar Jateng: Ical dan Priyo Bersaing Ketat)

    Menurut Agun, sejak awal jalannya rapimnas, pimpinan sidang telah memaksakan cara-cara yang tidak demokratis untuk mempercepat jadwal munas yang sebelumnya direncanakan pada Januari 2015.

    Agun mempertanyakan topik munas yang dibahas di rapimnas. Seharusnya, kata dia, penentuan jadwal munas diserahkan kepada panitia dengan mengacu pada keputusan munas Golkar terakhir lima tahun lalu.

    “Keputusan munas lalu kan seharusnya munas digelar kembali pada Januari 2015. Kalau begini, rapimnas sudah melangkahi munas,” ujar Agun. (Baca: Munas, Golkar Jateng Waspadai Politik Uang)

    Agun yang juga masuk bursa calon ketua umum pengganti Aburizal Bakrie ini menyebut tidak akan memiliki cukup waktu untuk konsolidasi bila munas digelar tak sampai dua pekan lagi. “Munas seharusnya menyediakan ruang untuk kompetisi yang baik, bukan saling jegal."

    Ketua Panitia Rapat Pimpinan Nasional ke-VII Partai Golkar Ahmadi Noor Supit mengatakan jadwal itu telah disepakati peserta rapat.

    Sebagian besar peserta rapat, ujar Ahmadi, mendukung Aburizal kembali menjadi ketua. Aburizal dianggap berhasil memimpin Golkar dalam Koalisi Merah Putih.

    “Peserta rapimnas berharap KMP tidak hanya di pusat namun juga diperkuat hingga tingkat daerah,” kata Ahmadi.

    Meski demikian, Ahmadi berujar sikap peserta rapimnas belum tentu terjadi juga di munas nanti. “Pengambilan keputusan tetap di munas,” katanya.

    MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

    Berita lain:
    BEM Indonesia Akan Turunkan Jokowi
    Beda Jokowi dan SBY dalam Umumkan Kenaikan BBM
    Ceu Popong Ajukan Pertanyaan 'Bodoh' di Paripurna


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.