Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Dua Masalah Perbudakan Modern di Indonesia  

image-gnews
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri (kanan), bertanya kepada pengunjung soal kelayakan fasilitas saat sidak ke TKI Lounge Bandara Seokarno Hatta, Tangerang, 28 Oktober 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri (kanan), bertanya kepada pengunjung soal kelayakan fasilitas saat sidak ke TKI Lounge Bandara Seokarno Hatta, Tangerang, 28 Oktober 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Walk Free Foundation, Khatarine Bryant, menyebutkan ada dua masalah perbudakan modern di Indonesia. Masalah pertama adalah persoalan buruh migran. "Banyak sekali penduduk Indonesia yang ke luar negeri untuk bekerja," katanya pada acara Peluncuran Global Slavery Index 2014, Selasa, 18 November 2014. (Baca juga: Menteri Hanif: Penampungan Calon TKI Mirip Tahanan)

Saat sudah bekerja di luar negeri, para buruh migran ini akhirnya dijebak oleh majikannya. Khatarine banyak menemukan kasus buruh migran asal Indonesia yang mengalami berbagai masalah di luar negeri. "Saya yakin, Migrant Care memiliki banyak pekerjaan untuk melindungi buruh migran itu," ujarnya. Migrant Care adalah lembaga nonpemerintah pemerhati buruh migran. (Baca juga: Menteri Hanif Ancam Tutup Penampungan TKI Ilegal)

Masalah kedua, menurut Khatarine, adalah perkawinan paksa. "Contohnya, anak kecil dipaksa untuk menikahi orang yang jauh lebih tua," kata Katherine. (Baca juga: TKI Hongkong Tewas, Gubernur Ganjar Turun Tangan)

Tahun ini terjadi peningkatan korban perbudakan modern sebesar 20 persen dibandingkan tahun 2013. Global Slavery Index 2013 menyebut korban perbudakan modern mencapai 29,7 juta orang, dan jumlah itu mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 35,8 juta orang. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Migrant Care Anis Hidayah mengatakan banyaknya kasus buruh migran yang terjadi di Indonesia. Ia menemukan praktek perbudakan modern dalam skema penempatan buruh migran di luar negeri. "Dalam proses rekrutmen mereka dijebak di negara tujuan, mengalami tindakan kekerasan, pelecehan seksual, dan perkosaan," katanya.

MITRA TARIGAN

Berita lainnya:
Islah DPR, Pramono Anung Sindir Fadli Zon
Jokowi Jadi Koki, Benarkah Australia Menghina?
Kenaikan Harga BBM, Begini Hitungan Faisal Basri
Fahri Hamzah Ingin DPR Tetap Berkelahi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Migrant Care Pertanyakan Tiga Tersangka TPPO Ferienjob yang Belum Ditangkap

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Migrant Care Pertanyakan Tiga Tersangka TPPO Ferienjob yang Belum Ditangkap

Migrant Care meminta kepolisian tidak hanya berfokus pada tersangka TPPO modus ferienjob yang berada di luar negeri.


Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemnaker segera Disidangkan

16 hari lalu

Mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman dan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker, I Nyoman Darmanta, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka Reyna Usman dan I Nyomaan Darmanta dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemnaker segera Disidangkan

KPK menetapkan tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) tahun 2012 di Kemnaker.


Belasan Pekerja Migran Non-Prosedural Ditemukan di Pulau Kosong Batam, Sempat Kabur ke Hutan

25 hari lalu

16 PMI non-prosedural yang ditemukan di Pulau Kosong Batam diserahkan di dermaga Satrol Lantamal IV, Selasa, 21 Mei 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Belasan Pekerja Migran Non-Prosedural Ditemukan di Pulau Kosong Batam, Sempat Kabur ke Hutan

Ada indikasi tekong dan agen pengurus sengaja menelantarkan para pekerja migran non-prosedural itu di Tanjung Acang, Batam untuk menghindari petugas.


Ini Perkiraan Gaji TKI di Jepang dan Rincian Upah Minimumnya

31 hari lalu

Berikut ini perkiraan gaji TKI di Jepang berdasarkan UMR masing-masing prefektur serta untuk pemagang. Ketahui informasinya sebelum mendaftar. Foto: Canva
Ini Perkiraan Gaji TKI di Jepang dan Rincian Upah Minimumnya

Berikut ini perkiraan gaji TKI di Jepang berdasarkan UMR masing-masing prefektur serta untuk pemagang. Ketahui informasinya sebelum mendaftar.


Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

58 hari lalu

Suasana BNP2TKI di Terminal 4, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, 1 Oktober 2014. Penutupan ini sesuai dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Unit kerja presiden bidang pengawasan dan Pengendalian pembangunan (UKP4). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.
Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.


Nurul Huda Disiksa Majikan di Oman, Rentannya Pelanggaran HAM pada PMI di Timur Tengah

7 April 2024

Direktur Eksekutif Migrant Care Indonesia Wahyu Susilo. ANTARA
Nurul Huda Disiksa Majikan di Oman, Rentannya Pelanggaran HAM pada PMI di Timur Tengah

Nurul Huda menggugah perhatian publik. Video curhatnya tentang pengalaman disiksa oleh majikannya di Oman menjadi sorotan.


Beda Sikap Migrant Watch dan Migrant CARE Soal Dugaan TPPO Berkedok Magang Mahasiswa

31 Maret 2024

Ilustrasi wisuda. shutterstock.com
Beda Sikap Migrant Watch dan Migrant CARE Soal Dugaan TPPO Berkedok Magang Mahasiswa

Migrant Watch menilai kasus magang ke Jerman lebih tepat dikatakan sebagai kesalahan prosedur penempatan mahasiswa ketimbang TPPO.


Ferienjob: Praktik Lancung TPPO Berkedok Magang hingga Guru Besar Menjadi Tersangka

26 Maret 2024

Ilustrasi TPPO. Shutterstock
Ferienjob: Praktik Lancung TPPO Berkedok Magang hingga Guru Besar Menjadi Tersangka

Dengan iming-iming magang di Jerman, para pelaku melakukan TPPO dengan menjebak dalam program Ferienjob


TPPO Modus Ferienjob, Migrant CARE Ungkap Sindikat Pernah Sasar Siswa SMK

25 Maret 2024

Tangkapan layar Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin 1 Agustus 2022. ANTARA/Prisca Triferna
TPPO Modus Ferienjob, Migrant CARE Ungkap Sindikat Pernah Sasar Siswa SMK

Kasus TPPO menyasar dunia pendidikan. Selain Ferienjob, kasus perdagangan orang sempat masuk ke sekolah (SMK) menggunakan modus lain.


Migrant Care: PPLN Kuala Lumpur Tak Paham Aturan Pemilu, Hak Politik Ratusan Pekerja Migran Terabaikan

22 Maret 2024

Masduki, anggota non-aktif Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, yang sempat buron dan telah menyerahkan diri ke pihak berwajib, tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024) untuk mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. ANTARA/Fath Putra Mulya.
Migrant Care: PPLN Kuala Lumpur Tak Paham Aturan Pemilu, Hak Politik Ratusan Pekerja Migran Terabaikan

Migrant Care menyatakan PPLN Kuala Lumpur menunjukkan bobroknya penyelenggara pemilu dan tunduk pada keinginan parpol.