Soal Revisi UU MD3, Koalisi Prabowo Retak?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kiri-kanan: Fachri Hamzah, Olly Dondokambey, Pramono Anung, Ketua DPR Setya Novanto, Idrus Marham, Fadly Zon, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan berfoto bersama sebelum melakukan pertemuan tertutup, di Komplek Parlemen, Jakarta,10 November 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Kiri-kanan: Fachri Hamzah, Olly Dondokambey, Pramono Anung, Ketua DPR Setya Novanto, Idrus Marham, Fadly Zon, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan berfoto bersama sebelum melakukan pertemuan tertutup, di Komplek Parlemen, Jakarta,10 November 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Prabowo mengalami perbedaan pendapat tentang permintaan Koalisi Jokowi untuk merevisi Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Ada anggota koalisi yang tak menyetujui revisi, sementara ada yang menganggap perubahan pasal tak bermasalah.

    Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Idrus Marham mengatakan perbedaan pendapat ini tak akan menimbulkan perpecahan internal koalisi. “Tak masalah. Koalisi ini sudah pernah mengalami ujian yang lebih berat,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat, 14 November 2014. (Baca: Minta Revisi UU MD3, Koalisi Jokowi Tuai Kritik)

    Ujian yang disebut Idrus berawal sejak keluar hasil pemilu presiden yang memenangkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dilanjutkan hasil putusan sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, lalu pelantikan presiden pada 20 Oktober lalu. Koalisi Prabowo sempat diisukan akan ditinggalkan partai-partai anggotanya. Namun, hingga saat ini, mereka masih tetap utuh. Hanya Partai Persatuan Pembangunan yang secara resmi menyatakan pindah haluan mendukung pemerintahan. Namun beberapa anggota partai masih melabeli diri sebagai bagian dari Koalisi Prabowo. (Baca: DPR Targetkan Revisi UU MD3 Rampung 5 Desember)

    Bagi Idrus, perbedaan pendapat internal ini tak seberat ujian-ujian sebelumnya. Perbedaan sebatas pada anggota yang merasa penghapusan pasal sebagai bentuk degradasi hak-hak anggota Dewan. Sedangkan anggota lain berpendapat tak ada masalah karena pasal yang mengatur hak anggota Dewan untuk mengajukan angket, interpelasi, dan bertanya sudah diatur dalam pasal lain, yaitu pasal 194-216.

    Selain soal soliditas internal, Idrus pun yakin kesepakatan dengan Koalisi Jokowi akan segera tercapai. Komunikasi dengan juru lobi yang sudah disetujui, Pramono Anung dan Olly Dondokambey dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berjalan lancar. “Perwakilan dari Koalisi Indonesia Hebat sangat fleksibel, dan suasana hati kami pun sudah sama. Sangat mendukung untuk mencapai kesepakatan,” kata Idrus.

    URSULA FLORENE SONIA


    Berita Lain
    Malaysia Kuasai 3 Desa, Pemda Nunukan Pasrah 
    Kontras Laporkan FPI ke Komnas HAM 
    MUI Tak Setuju FPI Dibubarkan, Mengapa?
    Ahok Didukung MUI Asal...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.