TEMPO.CO, Jakarta - Para ketua umum partai koalisi pendukung pemerintah menganggap langkah politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, terlalu terburu-buru bersepakat dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto. Pramono sebelumnya menyebut telah terjadi kesepakatan islah antara koalisi Prabowo dan koalisi Jokowi di Dewan Perwakilan Rakyat.
Wakil Ketua Fraksi Nasional Demokrat Johnny G. Plate yang hadir dalam pertemuan di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, kemarin, menyampaikan keluhan kepada Pramono. "Pramono terlalu cepat menyampaikan kepada publik," kata Johnny menirukan ucapan Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Rabu, 12 November 2014. (Baca: Pramono Lobi Koalisi Prabowo Siang Ini)
Ketua Umum Partai Hanura Wiranto juga bingung saat ditanyai wartawan ihwal penandatanganan kesepakatan koalisi Jokowi dan koalisi Prabowo oleh Pramono. "Pas ditanya, Wiranto juga tidak tahu ada keputusan itu," kata Johnny. Pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga belum tahu kesepakatan itu. "Karena langkah Pramono di luar mandat."
Menurut Johnny, para ketua umum partai pengusung Jokowi seperti Megawati Soekarnoputri, Muhaimin Iskandar, dan Rohamurmuziy mengetahui kesepakatan islah DPR dari media. "Belum ada laporan resmi dari Pramono," kata dia. (Baca: DPR Targetkan Rampungkan Revisi UU MD3 Sebelum 5 Desember)
Namun, kata dia, tak ada pimpinan koalisi yang marah kepada Pramono. Menurut Johnny, Pramono telah kerja keras. "Tak ada yang marah, tapi kalau ada 'mis' di situ memang iya," kata dia.
Megawati, kata Johnny, mengatakan seluruh pimpinan partai harus menemukan jalan keluar yang baik dari masalah pembelahan Dewan. DPR dan pemerintah harus segera bekerja, kata Johnny mengutip Mega. "Prinsipnya, adalah 'check and balances' dari sepuluh unsur yang ada di parlemen," kata Johnny menambahkan.
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Terpopuler
Sutiyoso: Asal Penuhi Syarat, Silakan Bubarkan FPI
Menteri Susi: Saya Beruntung DPR Kisruh
60 Pebisnis Rusia Incar Proyek Unggulan Jokowi
Polisi Siap Beri Data Pelanggaran FPI
Penganut Tri Dharma: KTP Tak Perlu Sebut Agama
Makna Baju Batik Parang Barong Jokowi di APEC
